Anda belum login :: 25 Sep 2023 13:33 WIB
Detail
JurnalWarta Perundang-undangan vol. 21 no. 2704 (Sep. 2007)
Bibliografi
Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80
Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2007    Bulan: 09    Edisi: 20 Sep 2007    
Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional)
Jenis: Bulletin/Magazine
[Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan]
Ketersediaan
  • Perpustakaan Pusat (Semanggi)
    • Nomor Panggil: WW41.51
    • Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0)
    • Tandon: tidak ada
    Lihat Detail Induk
Artikel dalam koleksi ini
  1. Rakyat Papua Sendiri yang Menentukan Masa Depannya, halaman SKETSA-1
  2. Presiden: Pembangunan Otda Harus Gandeng Perguruan Tinggi, halaman NAS-1
  3. 5 Aturan Pendukung UU Penanggulangan Bencana Segera Terbit, halaman NAS-1
  4. Belum Ada Peraturan Khusus Tentang Keselamatan Penelitian Berbahaya, halaman NAS-2
  5. RUU KIP Cenderung Kriminalisasikan Pengguna Informasi, halaman NAS-2
  6. Pemerintah Terapkan Sistim Satu Jalur Kepabean untuk Dukung Ekspor, halaman EKU-1
  7. Revisi PP 8/2007 Belum Dibahas ke Tingkat Menteri, halaman EKU-1
  8. Pemerintah Harus Revisi Asumsi Harga Minyak, halaman EKU-2
  9. Depdagri Ingatkan Organisasi Perangkat Daerah Segera Disesuaikan, halaman DAKOTA-1
  10. Pemprov Kalbar Kaji Ulang Sejumlah Perda Retribusi, halaman DAKOTA-1
  11. Sutiyoso: Pelaksanaan Perda Ketertiban Umum Tidak Akan Gegabah, halaman DAKOTA-2
  12. Organisasi Perangkat Daerah (Peraturan Pemerintäh Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007), halaman A1-A22
  13. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 tanggal 20 Agustus 2007), halaman A23-A25
  14. Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Lurah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tanggal 24 Juli 2007), halaman D1-D2
  15. Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok dan Pengawasan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2007 tanggal 4 Juli 2007), halaman G1-G11
  16. Penyelenggaraan Sante Par Aqua (Spa) (Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 28 Tahun 2007 tanggal 25 Januari 2007), halaman DKI1-DKI7

 Edit Artikel
Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali
design
 
Process time: 0.171875 second(s)