Detail Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2656 (Apr. 2007) Bibliografi Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80 Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2007    Bulan: 04    Edisi: 5 Apr 2007     Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional) Jenis: Bulletin/Magazine [Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan] Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.45 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Artikel dalam koleksi ini Amendemen Kelima UUD 1945 Perlu Kehendak Kuat Rakyat, halaman SKETSA-1 Warga Asing Pun Berterimakasih Ada SK Kewarganegaraan, halaman SKESTA-3 Menteri PU Bantah UU Tata Ruang untuk Muluskan Pembangunan Infrastruktur, halaman NAS-1 Depdagri: Jika Meninggal Dunia, Ahli Waris Wajib Bayar Cicilan Rapelan Tunjangan DPRD, halaman NAS-1 PT KA Diberi Waktu Tiga Tahun Pasca UU Perkeretaapian Baru, halaman NAS-2 UU Perkeretaapian Baru Masih Sentralistik, halaman NAS-3 Meneg BUMN: 2007 Momentum Yang Baik Untuk IPO, halaman EKU-1 Mentan: Gula dan Beras tak Masuk Liberalisasi Perdagangan, halaman EKU-1 Kadin - Pemerintah Sepakat Kembangkan Produk Warisan Budaya Indonesia2, halaman EKU-2 ADB: Proses Pengesahan UU di DPR Terlalu Lama3, halaman EKU-2 LPJK Usulkan Perda Jasa Kontruksi, halaman DAKOTA-1 KPUD Sosialisasi Pilkada, halaman DAKOTA-1 Lampung Berikan Kemudahan Perizinan Investasi, halaman DAKOTA-2 MK Berharap Sengketa Pilkada Jadi Tanggungjawabnya, halaman DAKOTA-2 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tanggal 16 Maret 2007), halaman AA1-AA5 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2006 Tanggal 28 Desember 2006), halaman A1-A2 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tenntang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tannggal 10 Januari 2007), halaman A3-A4 Sistem Dealer Utama (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK. 08/2006 Tanggal 29 Desember 2006), halaman G1-G12 Penetapan Upah Minimum Provinsi Di Nusa Tenggara Barat (Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2006 Tanggal 12 Desember 2006) , halaman NTB1-2 Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tanggal 29 Desember 2006), halaman 1A1-1A24  Edit Artikel Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved