Detail Analisis Yuridis Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/Puu-Xii/2014 Studi Kasus: Putusan Nomor 65/Pid.Pra/2016/PN.Jkt.Sel Bibliografi Author: DAMANIK, NAOMI NATALIA ; Nugroho, F. Hartadi Edy (Advisor); Windayani, Tisa (Advisor) Topik: Hukum Pidana; Praperadilan; Penetapan Tersangka; Konstitusi Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2017     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Naomi Natalia Damanik’s Undergraduate Theses.pdf (378.72KB; 45 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-4259 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Mulai pada berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, praperadilan merupakan suatu mekanisme yang diatur di dalam undang-undang guna melindungi hak-hak seseorang terkait penangkapan maupun penahanan seseorang tersebut yang dianggap tidak sah karena kesalahan teknis penegak hukum. Perluasan objek praperadilan pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan termasuk dalam objek praperadilan. Marten Dira Tome dinyatakan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang menggunakan kewenangan supervisinya terhadap kasus yang telah lama bergulir di Kejaksaan Tinggi NTT. Namun, diketahui Kejaksaan Tinggi NTT tidak pernah menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan Marten Dira Tome sebagai tersangka. Bahkan pada faktanya Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan kewenangan supervisi tanpa memperhatikan status Marten Dira Tome yang tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi NTT sebagai syarat bila Komisi Pemberantasan Korupsi ingin mengambil alih kasus ini. Permohonan Marten Dira Tome sebagai pemohon Praperadilan di dalam Putusan Nomor 65/Pid.Pra/2016/PN.Jkt.Sel dikabulkan mengingat dalil yang digunakan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perluasan objek praperadilan. Oleh karena itu, perlu kewaspadaan aparat penegak hukum khususnya dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved