Detail Rekonsiliasi Fiskal dan Penerapan Pajak Tangguhan PT Nugraha Kirana General Insurance Tahun Pajak 2014 Bibliografi Author: KIRANA, DEWI SEKAR TAJI CANDRA ; Setiabudi, Andang Wirawan (Advisor) Topik: Rekonsiliasi Fiskal; Pajak Tangguhan; Aset Pajak Tangguhan. Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2016     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: 2011012351-Dewi S.pdf (2.12MB; 23 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FEA-6651 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Perusahaan yang disebut dengan wajib pajak badan wajib melakukan penghitungan pajak penghasilan berdasarkan PSAK yang disebut laporan keuangan fiskal, sedangkan laporan yang disusun berdasarkan undangundang perpajakan disebut laoran keuangan fiskal. Diantara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal terdapat perbedaan nilai antara laba sebelum pajak dengan laba kena pajak yang pada akhirnya juga mengakibatkan perbedaan pada pengakuan utang pajak penghasilan di neraca. Terdapat aturan yang dibuat untuk perpajakan ialah PSAK 46 yang mengatur perhitungan pajak tangguhan, yang artinya ialah pajak yang ditunda sampai waktu yang ditentukan dan adanya perbedaan waktu antara perlakukan akuntansi dan pajak. Dengan melihat laporan laba rugi perusahaan PT Nugraha Kirana General Insurance yang telah dikoreksi, penulis ingin menganalisa transaksi atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. Sehingga penelitian ini melakukan perbandingan antara koreksi fiskal dibuat oleh perusahaan dengan penulis berdasarkan UU pajak yang berlaku di Indonesia. Perbedaan tersebut akan menyebabkan penghitungan pajak penghasilan yang masih harus dibayar oleh perusahaan pada tahun 2014 dan berpengaruh terhadap penghitungan pajak tangguhan yang ditentukan oleh beda waktu seperti penyusutan. Peneliatian ini menggunakan metode analisi deskriptif dan komparatif dengan studi kasus. Data primer didapatkan dari wawancara langsung dengan karyawan bagian keuangan dan pengamatan langsung dari tempat penelitian. Simpulan dari penelitian ini adalah perusahaan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia, seperti tidak melakukan koreksi-koreksi terhadap beberapa biaya yang tidak boleh dikuranggkan dari penghasilan bruto yang akan menyebabkan perbedaan penghitungan pajak penghasilan yang masih harus dibayar dan perusahaan tidak melakukan penghitungan pajak tangguhan. Seharusnya perusahaan harus lebih bisa menggolongkan biaya-biaya yang perlu dikoreksi sesuai UU pajak yang berlaku dan penghitungan pajak yang masih harus dibayar secara benar agar tidak terjadi utang yang harus dibayar dikemudian hari dan perusahaan perlu melakukan penghitungan pajak tangguhan yang sudah diataur dalam PSAK 46 yaitu untuk mengatur perhitungan pajak. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved