Anda belum login :: 22 Jul 2024 21:07 WIB
Detail
BukuHukum pidana masa kini
Bibliografi
Author: Bakhri, Syaiful (Editor); Wibowo, Antonius Priyadi S. (Editor); Widjajanti, Ermania (Editor); Candra, Septa (Editor)
Topik: Criminal Law; Correctional institutions; Cloning; Criminal fines; Corruption; Juvenile justice; Juvenile justice system; Digital forensic; Cyber crime; Computer crime; Criminal banking; Money laundering
Bahasa: (ID )    ISBN: 978-602-1271-07-0    
Penerbit: Total Media     Tempat Terbit: Yogyakarta    Tahun Terbit: 2014    
Jenis: Books
Ketersediaan
  • Perpustakaan Pusat (Semanggi)
    • Nomor Panggil: 345 HUK
    • Non-tandon: 9 (dapat dipinjam: 9)
    • Tandon: 1
   Reserve Lihat Detail Induk
Artikel dalam koleksi ini
  1. Primadona pidana denda dalam sistem sanksi, halaman 1-35
  2. Perkembangan terakhir korelasi antara pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan pidana, halaman 37-55
  3. Tindak pidana makar di Papua dalam perspektif kebijakan hukum pidana (penal policy), halaman 57-82
  4. Urgently of harmonization of national legislation on juvenile criminal justice towards international standars: a review of rules of deprivation of liberty of child offender, halaman 99-122
  5. Keadilan restoratif dalam penanganan bagi pelaku anak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, halaman 123-151
  6. Eksistensi lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan bagi narapidana, halaman 153-161
  7. Melihat kembali keberadaan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana, halaman 163-179
  8. Digital forensik: teknologi bantu pembuktian kasus cyber-crime bagi penegak hukum, halaman 181-193
  9. Kriminalisasi kloning untuk teknologi reproduksi berbantu pada manusia, halaman 195-228
  10. Tindak pidana perbankan, halaman 229-266
  11. Masalah diskresi dalam penegakan hukum pidana dan HAM pada peradilan pidana, halaman 267-288
  12. Tinjauan kriminologi anak sebagai pelaku tindak pidana asusila di kota Makassar, halaman 289-303
  13. Analisis kebijakan hukum pidana terhadap cybersquatting pornografi berdasarkan undang-undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi di Indonesia, halaman 305-321

 Edit Artikel
Opini AndaKlik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali
design
 
Process time: 0.234375 second(s)