Detail Aspek Hukum Penyensoran Hasil Karya Perfilman Yang Dilakukan Oleh Lembaga Sensor Film Terkait Dengan Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Perfilman Bibliografi Author: PATRICIA, JESSIE ; Baskara, Agustinus Prajaka Wahyu (Advisor) Topik: Hak Cipta; Film; Penyensoran; Hukum Ekonomi dan Bisnis Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2012     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Jessie Patricia's Undergraduate Theses.pdf (162.11KB; 24 download) Jessie Patricia-PENDUKUNG.pdf (76.19KB; 6 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3371 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Pada penulisan hukum kali ini, diangkat permasalahan mengenai penyensoran yang dilakukan terhadap setiap hasil karya perfilman yang akan diedarkan atau ditayangkan kepada masyarakat luas oleh pihak LSF. Tindakan penyensoran menjadi perdebatan yang panjang antara pihak pencipta dengan pihak LSF, penyensoran dianggap para pencipta sebagai tindakan pelanggaran hak cipta terhadap hasil karya perfilman yang mereka hasilkan. Hal ini menimbulkan permasalahan di antara pihak yang berkepentingan yaitu antara pihak pencipta dengan pihak pemerintah khususnya LSF. Dalam penulisan hukum ini ada 2 (dua) rumusan permasalahan yaitu apakah tindakan penyensoran yang selama ini dilakukan oleh pihak LSF termasuk ke dalam kualifikasi tindakan pelanggaran hak cipta menurut Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan juga apakah akibat hukum yang timbul nantinya bagi dunia perfilman yang ada di Indonesia saat ini jika LSF sampai dbubarkan atau ditiadakan. Berdasarkan dari penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan penyensoran yang dilakukan oleh pihak LSF tidak termasuk ke dalam kualifikasi tindakan pelanggaran hak cipta menurut Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Berkaitan dengan hal tersebut maka jika sampai LSF dibubarkan atau ditiadakan dari dunia perfilman yang ada di Indonesia saat ini maka akan timbul kekosongan hukum dalam sistem perfilman di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas maka saran yang dapat diberikan adalah dengan mengajukan keberatan kepada BP2N sebagai badan yang diberikan wewenang oleh pihak pemerintah untuk menengahi pemasalahan penyensoran yang ada namun jika tahap tersebut tidak menemukan solusi maka jalan terakhir yang dapat ditempuh ialah melalui Pengadilan Niaga seperti yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. LSF juga tidak perlu diganti dengan lembaga yang lainnya yang sejenis mengingat pentingnya peranan LSF dalam dunia perfilman yang ada di Indonesia, namun ketentuan atau kewenangan penyensoran LSF juga diharapkan agar direvisi agar lebih dapat mengikuti perkembangan jaman yang ada sekarang ini. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved