Anda belum login :: 25 Sep 2022 11:05 WIB
Detail
BukuMenjual Rugi (Predatory Pricing) Dan Pengaturannya Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Bibliografi
Author: DIANANITA, ERIN ; Silalahi, Udin (Advisor)
Topik: Menjual Rugi; Predatory Pricing
Bahasa: (ID )    
Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2008    
Jenis: Theses - Undergraduate Thesis
Fulltext: Erin Diananita's Undergraduate Theses.pdf (542.19KB; 55 download)
Ketersediaan
  • Perpustakaan Pusat (Semanggi)
    • Nomor Panggil: FH-2423
    • Non-tandon: tidak ada
    • Tandon: 1
 Lihat Detail Induk
Abstract
Dunia usaha berkembang pesat beberapa dekade belakangan ini. Hal ini menyebabkan banyak timbulnya pelaku usaha banu. Bersamaan dengan
semakin banyaknya pelaku usaha maka persaingan usahapun semakin ketat. Banyak cara yang digunakan oleh para pelaku usaha dalam memenangkan persaingan, baik itu secara sehat maupun curang. Oleh sebab itu, dibutuhkan
hukum yang dapat mengatur persaingan usaha. Salah satu strategi memenangkan persaingan yang paling sening dipergunakan adahah permainan
harga. Perilaku berkaitan dengan permainan harga yang kerap dilakukan pelaku usaha adalah menjual mgi atau predatory pricing. Predatory pricing
adahah usaha untuk memenangkan persaingan dengan membenlakukan harga dibawah harga produksi (juah rugi) dengan maksud untuk menyingkirkan pesaingnya dan pasar bersangkutan dan kemudian menjadi monopolis pada
pasar tersebut. Yang menjadi penmasalahannya, apakah menjual rugi merupakan per se illegal yang hams dilarang sama sekahi dan bagaimanakah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur tentang menjual mgi. Menjual
mgi (predatory pricing) hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan dan mempunyai pangsa pasar yang kuat. Undang-
Undang Indonesia pada dasannya tidak melarang kegiatan menjuah rugi selama hal itu tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha pesaingnya dan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat,karena predatory pricing yang tidakdilanjutkan dengan upaya recoupment justru menguntungkan bagi konsumen. Dengan kata lain, Undang-Undang tidak melarang per se kegiatan
menjuah mgi. Secara khusus,Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur predatory pricing dalam Pasal 20 dan sanksi bagi pelanggarannya dalam Pasal 47,48 dan 49.
Opini AndaKlik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali
design
 
Process time: 0.1875 second(s)