Detail Analisis Yuridis Surat Izin Tindakan Medik Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/Men.Kes/Per/IX/1989 Bibliografi Author: Devina, Maria ; Karnadi, M.C. Joyce (Advisor) Topik: Analisis Yuridis; Surat Izin Tindakan Medik; KUHPerdata; UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/Men.Kes/Per/IX/1989; Hukum Perdata Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2007     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Maria Devina's Undergraduate Theses.pdf (235.44KB; 50 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2193 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Bila seorang pasien datang ke rumah sakit untuk mengobati penyakitnya pada umumnya dokter akan memberikan informasi tentang penyakit pasien, setelah itu jika pengobatan penyakit itu membutuhkan tindakan pembedahan, maka pasien akan dimintakan persetujuannya. Agar ada bukti konkrit bahwa pasien telah memberikan persetujuannya maka dokter akan meminta pasien menandatangani surat persetujuan yang menyatakan bahwa pasien telah menyetujui akan tindakan medis pembedahan yang akan dilakukan oleh dokter. Dalam penulisan hukum ini, penulis akan membahas mengenai surat persetujuan tersebut bilamana timbul perselisihan di kemudian hari. Seberapa jauh surat perjanjian tersebut dapat berlaku sebagai alat bukti. Lalu ketentuan apa saja yang diatur di dalam surat persetujuan tersebut dan permasalahan apa saja yang kerap timbul di antara para pihak. Pembahasan ini akan dilihat dari sudut perdata saja yaitu dengan memakai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Permenkes. Selain itu penulis juga akan membahas hubungan hukum antara dokter dan pasien yang dilihat dari segi perlindungan konsumen. Sebagai tambahan, maka penulis juga melampirkan kasus yang terjadi di Sukabumi dimana seorang pasien menuntut dokter yang telah mengoperasi matanya sehingga matanya menjadi cacad yang pada akhirnya dokter tersebut dituding melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan dokter tidak menerangkan secara mendetail tentang operasi yang akan dilakukan pada pasien sedangkan pasien disuruh menandatangani surat persetujuan yang tidak ia pahami. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved