Anda belum login :: 21 Jan 2022 00:30 WIB
Detail
BukuPersekongkolan Tender Berkaitan Dengan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Studi Kasus PT KOPERASI PRIBUMI INDONESIA)
Bibliografi
Author: Partomuan, Harisman Pandapotan ; Purwaka, Tommy Hendra (Advisor)
Topik: Persekongkolan; Tender; Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat; UU Nomor 5 Tahun 1999; Studi Kasus; PT KOPERASI PRIBUMI INDONESIA; Hukum Ekonomi dan Bisnis
Bahasa: (ID )    
Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2007    
Jenis: Theses - Undergraduate Thesis
Fulltext: Harisman Pandapotan Partomuan's Undergraduated Theses.pdf (617.28KB; 82 download)
Ketersediaan
  • Perpustakaan Pusat (Semanggi)
    • Nomor Panggil: FH-2151
    • Non-tandon: tidak ada
    • Tandon: 1
 Lihat Detail Induk
Abstract
Dalam kehidupan perekonomian yang semakin maju dan kompleks, seringkali terjadi adanya praktek monopoli dan persaingan usaha yang akhirnya merugikan kehidupan berusaha bagi pelaku usaha lainnya maupun merugikan konsumen. Salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat adalah prakteknya persekongkolan yang terjadi dalam kegiatan tender pengadaan barang dan/atau jasa. Persekongkolan tender pengadaan barang dan/atau jasa dapat dilakukan antara pihak penyelenggara tender dengan pihak penyedia barang dan/atau jasa maupun dapat dilakukan antara sesama peserta tender. Persekongkolan tender merupakan salah bentuk tindakan yang dilarang dalam Undang-undang Anti Monopoli karena persekongkolan tender merupakan perbuatan curang dan tindakan yang merugikan terutama peserta tender lain yang tidak ikut bersekongkol, sebab dengan sendirinya dalam tender pemenangnya tidak dapat diatur-atur, melainkan siapa yang melakukan penawaran terbaik dialah yang jadi pemenangnya dan selain itu persekongkolan tender merupakan tindakan yang anti persaingan. Dari segi hukum perjanjianpun persekongkolan tender adalah batal demi hukum, karena perjanjian persekongkolan dalam tender melanggar syarat suatu sebab atau causa yang halal yaitu melanggar ketentuan perundang-undangan yang mengatur ketentuan dibidang pengadaan barang dan/atau jasa dan melanggar pasal 22 Undang-undang Anti Monopoli.
Opini AndaKlik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali
design
 
Process time: 0.46875 second(s)