Anda belum login :: 29 Jun 2022 10:15 WIB
Detail
BukuAnalisis Produk Hukum Pemetaan Partisipatif dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (di Propinsi Kalimantan Tengah)
Bibliografi
Author: Sardadi, Johanes (Advisor); Swantoro, A. Aris (Advisor); Lusiaty, Dina
Topik: Analisis; Produk Hukum Pemetaan Partisipatif; Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah; Propinsi Kalimantan Tengah; Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan dasar hukum penguasaan tanah; UU Nomor 32 Tahun 2004; daerah diberi peluang untuk membuat kebijakan sesuai kebutuhan dan keadaan daerah; Hukum Perdata
Bahasa: (ID )    
Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2006    
Jenis: Theses - Undergraduate Thesis
Fulltext: Dina Lusiaty's Undergraduated Theses.pdf (272.28KB; 20 download)
Ketersediaan
  • Perpustakaan Pusat (Semanggi)
    • Nomor Panggil: FH-1956
    • Non-tandon: tidak ada
    • Tandon: 1
 Lihat Detail Induk
Abstract
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan dasar hukum penguasaan tanah yang kemudian diatur dalam berbagai peraturan perundangan dibawahnya. Hak adat mendapat pengakuan dari Pemerintah, namun sepanjang dalam kenyataannya masih ada. Terdapat perbedaan kepentingan terhadap penguasaan tanah yang mengakibatkan konflik yang terkait dengan tata batas/tata ruang, hal tersebut karena Pemerintah dalam perencanaan tata ruang wilayah tidak melibatkan masyarakat setempat yang akan berhubungan langsung pada saat kebijakan diimplementasikan. Dengan pemetaan partisipatif peran serta masyarakat daerah semakin dilibatkan, hal ini karena prosespemetaan partisipatif bersifat dari, oleh dan untuk masyarakat. Peraturan Perundangan yang menjadi peluang hukum bagi terlibatnya masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang adalah UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan Ruang, pada Pasal 2 ayat (2) huruf b, Pasal 4 ayat (2) dan PP Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang, Pasal 2, Pasal 8, Pasal 12 dan Pasal 15. Dan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi peluang untuk membuat kebijakan sesuai kebutuhan dan keadaan daerah. Namun keterlibatan masyarakat belum terwujud sepenuhnya, hal ini karena kurang sosialisasi mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan tata ruang dan tidak diakuinya hasil peta dan kegiatan pemetaan partisipatif karena Pemerintah tidak mengakui kewenangan lembaga non Pemerintahsebagai fasilitator untuk melakukan kegiatan pemetaan partisipatif bila tidak memenuhi syarat dan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Surveyor Berlisensi.
Opini AndaKlik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali
design
 
Process time: 0.15625 second(s)