Anda belum login :: 14 Jul 2024 12:39 WIB
Detail
ArtikelPenegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 Terhadap Zona Bebas Pekerja Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara  
Oleh: Sina, La
Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Jurnal Hukum Pro Justitia vol. 24 no. 2 (2006), page 149-158.
Topik: PEKERJA ANAK; penegakan perda; zona bebas pekerja anak
Ketersediaan
  • Perpustakaan Pusat (Semanggi)
    • Nomor Panggil: PP54.2
    • Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0)
    • Tandon: tidak ada
    Lihat Detail Induk
Isi artikelDalam rangka memberikan perlindungan bagi setiap anak perlu ditunjang dengan berbagai peraturan perundang-undangan, anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa memiliki harkat dan martabat sebagai manusia sehingga dengan demikian negara, hukum, pemeritnah dan setiap individu perlu menghormati harkat dan martabat anak itu. Pemerintah dan setiap individu perlu menghormati harkat dan martabat anak itu. Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara dalam memberikan perlindungan bagi anak diatur dalam suatu peraturan daerah nomor 9 tahun 2002 tentang zona bebas pekerja anak. Dengan tujuan memberikan perlindungan bagi anak agar tidak dieksploitasi oleh orang tuanya untuk emncari anfkah demi keperluan kebutuhan keluarga, kabupaten kutai kartanegara adalah satu-satunya kabupaten di indonesia yang memiliki program ZBPA ini terus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat kabupaten kutai kartanegara dan terus memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat agar patuh dan taat pada peraturan daerah nomor 9 tahun 2002 tentang zona bebas pekerja anak, karena barang siapa yang melanggar ketentuan peraturan daerah tersebut akan dikenakan sangsi.
Opini AndaKlik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali
design
 
Process time: 0.03125 second(s)