Pemberhentian oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu  

Oleh:

Agustine, Olyviana

Jenis: Article from Bulletin/Magazine - ilmiah lokal
Dalam koleksi: Konstitusi no. 100 (Jun. 2015), page 32-34.
Topik: Surat keputusan MK nomor 31/PUU-XI/2013; uji materiil UU nomor 15 tahun 2011
Fulltext: KK31321002015.pdf (237.18KB)

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: KK31 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, keterangan ahli/saksi dari Pemohon, keterangan Presiden, keterangan DPR, keterangan DKPP, dan keterangan Bawaslu, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, pokok permasalahan konstitusional yang dimohonkan oleh Pemohon adalah apakah Putusan DKPP mengenai pemberhentian anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Panwaslu Kabupaten/ Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan, dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri yang bersifat final dan mengikat bertentangan dengan UUD 1945?

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali