Aturan 2% Tarif Retribusi Menara Telekomunikasi Inkonstitusional  

Oleh:

Anjarsari, Lulu

Jenis: Article from Bulletin/Magazine - ilmiah lokal
Dalam koleksi: Konstitusi no. 100 (Jun. 2015), page 8-11.
Topik: tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi; uji materiil UU PDRD; Mahkamah Konstitusi
Fulltext: KK31081002015.pdf (566.35KB)

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: KK31 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Ketentuan sebesar 2% tarif retribusi menara telekomunikasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinilai memberatkan para pelaku usaha. Untuk itulah, salah satu pelaku usaha tersebut, PT Kame Komunikasi Indonesia menguji secara materiil UU PDRD tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya, Mk memutuskan bahwa aturan tersebut inkonstitusional.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali