Anda belum login :: 01 Jul 2022 00:34 WIB
Detail
ArtikelPerjanjian Build and Transfer antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur (Studi di Nusa Tenggara Barat)  
Oleh: Asikin, Zainal
Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Jurnal Dinamika Hukum vol. 12 no. 3 (Sep. 2012), page 507-512.
Topik: build and transfer; infrastruktur; bouwheer; build and transfer; infrastructure; bouwheer
Fulltext: 10(1)_Ros.pdf (342.28KB)
Isi artikelPemberian otonomi membawa tantangan bagi daerah untuk mencari dan mengusahakan sendiri sumber keuangan untuk pembiayaan pembangunan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui kerjasama daerah dengan pihak swasta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 192 UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis dan empiris perjanjian kerjasama daerah dengan model build and transfer yang banyak dilakukan di berbagai daerah. Melalui penelitian yuridis normatif, serta dengan pendekatan perundang undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), maka penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama build and transfer di Indonesia diatur dalam berbagai perturan hukum yang satu sama lain memiliki substansi yang berbeda dan mengandung konflik norma dan kekaburan hukum yang berkaitan dengan subyek hukum dan mekanisme pembuatan perjanjian. Pada masa yang akan datang diperlukan unifikasi hukum yang mengatur tentang perjanjian kerjasama Pemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang lebih komprehensif agar dapat menjawab persoalan hukum yang terjadi dalam praktik.
Opini AndaKlik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali
design
 
Process time: 0.015625 second(s)