Anda belum login :: 25 Jul 2024 08:45 WIB
Detail
ArtikelImplikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional  
Oleh: Yusdiansyah, Efik
Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Jurnal Hukum Pro Justitia vol. 26 no. 4 (Oct. 2008), page 295-306.
Topik: Mahkamah Konstitusi; Hukum Nasional; Konstitusional UU
Ketersediaan
  • Perpustakaan Pusat (Semanggi)
    • Nomor Panggil: PP54.5
    • Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0)
    • Tandon: tidak ada
    Lihat Detail Induk
Isi artikelUUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dalam pembentukan peraturan undang-undangan di bawahnya, dengan tegas memerintahkan materi-materi tertentu diatur lebih lanjut dalam UU. Dengan demikian, UU mempunyai kedudukan dan fungsi yang strategis untuk menciptakan sistem norma yang baik sesuai dengan doktrin tertib hukum. Untuk membuat UU yang sejalan dengan UUD tentu tidak cukup hanya diserahkan kepada pembuat UU untuk menafsirkan keinginan UUD. Pembuat UU tidak jarang menghasilkan produk hukum yang disebut UU lebih didominasi oleh keinginan-keinginan politik untuk mempertahankan kekuasannya. Hal ini berakibat adanya UU yang bertentangan dengan UUD dan tetap berlaku sebagai hukum yang harus ditaati. Hal ini memperlihatkan betapa penting adanya lembaga pembanding yang dapat menilai UU apakah bertentangan atau tidak dengan UUD. Amandemen ketiga UUD 1945 memberikan kewenangan tersebut ke MK. Keberadaan MK ini memberikan harapan akan tegaknya konsepsi negara hukum. Urgensi kewenangan MK untuk menguji secara materiil terhadap UU sedikit banyak akan berpengaruh terhadap pembentukan hukum nasional.
Opini AndaKlik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali
design
 
Process time: 0.015625 second(s)