Anda belum login :: 25 Jul 2024 07:41 WIB
Detail
ArtikelUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Doktrin Community Policing  
Oleh: Ananda, Suadarma
Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Jurnal Hukum Pro Justitia vol. 26 no. 2 (Apr. 2008), page 178-189.
Topik: Policemen's Role; Law Enforcement; Community Policing; Police Responsibility to the People
Ketersediaan
  • Perpustakaan Pusat (Semanggi)
    • Nomor Panggil: PP54.4
    • Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0)
    • Tandon: tidak ada
    Lihat Detail Induk
Isi artikelSejak pemerintah menaikkan harga BBM, demonstrasi dan unjuk rasa dari kelompok masyarakat sebagai wujud hak-hak politik warga negara, karena fungsi dan tugasnya kepolisian berada dalam rangkaian peristiwa tersebut untuk melaksanakan penegakan hukum. Di dalam criminal justice systems, yang terkait dengan peran kepolisian (policemen's role): the protection of lives and property, the safety and well being of all citizens through the detection and apprehension of criminals, the prevention of crime and limited control of non violent behavior. Dan dalam situasi yang sama, ketika kepolisian melakukan penegakan hukum sukar dihindari kemungkinan adanya tindakan represif, agresif dan bahkan brutal (brutality), yang pada gilirannya dapat menyimpangi aturan yang mendasari penegakan hukum tersebut. Untuk memperkecil kemungkinan ini muncul doktrin Community Policing sebagai penyeimbang criminal justice systems yang dapat menjadi landasan penegakan hukum. Doktrin ini juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara.
Opini AndaKlik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali
design
 
Process time: 0.015625 second(s)