Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Penanganan Perizinan Oleh Dinas Perizinan dan Tanggapan Masyarakat Terhadapnya  

Oleh:

Pudyatmoko, Y. Sri

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Jurnal Hukum Pro Justitia vol. 25 no. 4 (Oct. 2007), page 361-387.
Topik: Kebijakan; Izin; Tanggapan Masyarakat

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: PP54.3 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Keluhan yang disampaikan oleh masyarakat mengenai soal perizinan antara lain menyangkut proses yang panjang. Hal ini disikapi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 2004 yang mendorong lahirnya pelayanan perizinan melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Peraturan tersebut diterjemahkan secara beragam di daerah. Untuk itu perlu diketahui secara konkrit yang terjadi di daerah, seperti halnya di kota Yogyakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan data primer maupun sekunder, di mana pengolahan data dilakukan secara kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan metode berpikir induktif. Di kota Yogyakarta lembaga yang menangani perizinan berupa Dinas Perizinan, akan tetapi belum semua perizinan ditangani di instansi ini. Penanganan perizinan seperti sekarang ini dinilai oleh masyarakat cukup baik, dan mengalami banyak kemajuan. Hambatan dalam penanganan perizinan terjadi baik karena regulasi, sistemnya, keterbatasan prasarana dan sarana, maupun dari masyarakat. Untuk itu semua hal tersebut harus dibenahi segera.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali