Anda belum login :: 16 Jul 2024 09:40 WIB
Detail
ArtikelKebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Penanganan Perizinan Oleh Dinas Perizinan dan Tanggapan Masyarakat Terhadapnya  
Oleh: Pudyatmoko, Y. Sri
Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Jurnal Hukum Pro Justitia vol. 25 no. 4 (Oct. 2007), page 361-387.
Topik: Kebijakan; Izin; Tanggapan Masyarakat
Ketersediaan
  • Perpustakaan Pusat (Semanggi)
    • Nomor Panggil: PP54.3
    • Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0)
    • Tandon: tidak ada
    Lihat Detail Induk
Isi artikelKeluhan yang disampaikan oleh masyarakat mengenai soal perizinan antara lain menyangkut proses yang panjang. Hal ini disikapi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 2004 yang mendorong lahirnya pelayanan perizinan melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Peraturan tersebut diterjemahkan secara beragam di daerah. Untuk itu perlu diketahui secara konkrit yang terjadi di daerah, seperti halnya di kota Yogyakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan data primer maupun sekunder, di mana pengolahan data dilakukan secara kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan metode berpikir induktif. Di kota Yogyakarta lembaga yang menangani perizinan berupa Dinas Perizinan, akan tetapi belum semua perizinan ditangani di instansi ini. Penanganan perizinan seperti sekarang ini dinilai oleh masyarakat cukup baik, dan mengalami banyak kemajuan. Hambatan dalam penanganan perizinan terjadi baik karena regulasi, sistemnya, keterbatasan prasarana dan sarana, maupun dari masyarakat. Untuk itu semua hal tersebut harus dibenahi segera.
Opini AndaKlik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali
design
 
Process time: 0.015625 second(s)