Anda belum login :: 25 Jul 2024 08:18 WIB
Detail
ArtikelKedudukan dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945  
Oleh: Puspitadewi, Rachmani
Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Jurnal Hukum Pro Justitia vol. 25 no. 4 (Oct. 2007), page 352-360.
Topik: Ketetapan/TAP MPRS; Ketetapan/TAP MPR; Keputusan MPR; Amandemen/Perubahan UUD 1945
Ketersediaan
  • Perpustakaan Pusat (Semanggi)
    • Nomor Panggil: PP54.3
    • Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0)
    • Tandon: tidak ada
    Lihat Detail Induk
Isi artikelPerubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang dilakuka dengan 4 tahap yaitu tahun 1999, 2000, 2001, 2002, telah membawa Indonesia ke beberapa perubahan besar. Perubahan tersebut diantaranya akibat dari penghapusan maupun pembentukan lembaga negara, pergeseran tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara, susunan dan kedudukan lembaga negara. Salah satu perubahan mendasar, yang memiliki pengaruh terhadap struktur ketatanegaraan Indonesia adalah pergeseran kedudukan, tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Pergeseran kedudukan MPR tersebut secara langsung mempengaruhi pula produk-produk peraturanny terutama Ketetapan MPT (TAP MPR). Oleh karena itu perlu kiranya untuk diketahui nasib kedudukan dari produk-produk dari MPR yang merupakan ketetapan dan keputusan setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun1945. Status hukum dan Kedudukan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tahun 1966-2002 dimuat dalam TAP MPR RI No. 1/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum TAP MPRS dan TAP MPR tahun 1966-2002. Substansi TAP tersebut memberikan kepastian hukum bagi TAP MPRS/MPR yang masih berlaku, Berlaku dengan syarat dan tidak berlaku.
Opini AndaKlik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali
design
 
Process time: 0.015625 second(s)