Strategi Pembiayaan Pelayanan Publik Era Otonomi Daerah : Pengalaman Internasional dan Indonesia  

Oleh:

Mahi, Raksaka

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional
Dalam koleksi: Analisis CSIS vol. 31 no. 4 (2002), page 422.
Topik: otonomi daerah; pelayanan publik

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: AA44.12 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Peluang bagi akumulasi dana daerah untuk pembiayaan pembangunan prasarana wilayah berdasarkan UU No. 25 / 1999 dan UU No. 34 / 2000 siaerahkan sepenuhnya kepada daerah untuk mengelola sesuai dengan kebutuhannya. Namun demikian dari pengalaman indonesia yang telah ada di masa lalu maupun sekarang ini, tampaknya tidak banyak jenis pengelolaan dana yang bersifat ear marking seperti yang dilakukan di jepang. Berbagai jenis pajak maupun pungutan lainnya sangatlah sedikit yang berkaitan langsung dengan jenis aktivitas yang dibiayainya. Untuk indonesia, mungkun hanya dana reboisasi yang dikelola melalui sistem DAK yang penggunaannta secara khusus diperuntukkan untuk reboisasi, dimana pungutannya diberlakukan kepada pengusaha hutan dengan alasan untuk reboisasi, Sementara itu, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor dalam alokasinya kepada daerah tidak dikaitkan langsung dengan tujuan maupun aktivitas yang berkaitan dengan jalan raya. Jenis pembiayaan khusus melalui sistem DAK telah memiliki persyaratan dan pendamping sehingga dapat mengambil bentuk proporsi yang tetap dan sama untuk tiap daerah atau dana pendamping dapat berubah tergantung kemampuan daerah. Oleh karena sebagian besar dana DAK masih merupakan prioritas pusat, maka metode pendamping yang bersifat fixed rate seperti dalam PP No. 104 / 2000 tidak akan menimbulkan masalah.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali