Anda belum login :: 15 Feb 2026 21:09 WIB
Home
|
Logon
Search
ยป
Advanced Search
Advanced Search
Title:
Author:
Topik:
Mata Kuliah:
Penerbit:
Tahun terbit:
Jenis:
Format:
Lokasi:
All
Ben & Nafsiah Mboi Collection
BI Corner
Frans Seda Collection
Kees Bertens Collection
Lab-Kom-FK
Perpustakaan FK
Perpustakaan PKBB
Perpustakaan PKPM
Perpustakaan Pusat (BSD)
Perpustakaan Pusat (Semanggi)
Perpustakaan Pusat (Semanggi)
Perpustakaan RSAJ
Pusat Penelitian HIV AIDS
Fulltext:
All
Hanya yang memiliki fulltext
Hanya yang belum ada fulltext
Search
Hasil
1
-
20
dari
28
(
0.109375
detik)
Select all
Kirim
Download
Analisa hubungan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia
Author:
Kaho, Josef Riwu
Penerbit:
Jakarta:
Bina Aksara
Tahun terbit:
1982
Jenis:
Books
Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Author:
Herwiyanti, Eliada
;
Sukirman
;
Aziz, Fairuz Sufi
Artikel dari
Jurnal Akuntansi dan Keuangan vol. 19 no. 1 (May 2017)
, page 13-23
Desentralisasi Program Keluarga Berencana: Tantangan dan Persoalan Kasus Provinsi Kalimantan Barat
Author:
Purwaningsih, Sri Sunarti
Artikel dari
Jurnal Kependudukan Indonesia vol. 07 no. 02 (Jul. 2012)
, page 109-125
Implikasi Kebijakan Ekonomi Pemerintah Pusat dan Pembangunan Ekonomi di Daerah
Author:
Silalahi, Pande Radja
Artikel dari
Analisis CSIS vol. 29 no. 1 (2000)
, page 87
Implikasi Legislasi Pengambilan Kewenangan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Pusat
Author:
Putri, Nabilla Desyalika
;
Wicaksono, Dian. A
Artikel dari
Jurnal Legislasi Indonesia vol. 13 no. 01 (Mar. 2016)
, page 19-32
Inventarisasi kegiatan kerja sama perguruan tinggi/universitas dengan aparat/instansi pemerintah DKI Jakarta 1969-1975
Author:
[s.n]
Penerbit:
Jakarta:
PPMPL
Tahun terbit:
1975
Jenis:
Books
Kinerja Pemerintah Pusat dan Perbaikan Opini Laporan Keuangan 2009
Author:
[s.n]
Artikel dari
Akuntan Indonesia: Mitra Dalam Keberlanjutan vol. 4 no. 26 (2010)
, page 8-10
Langkah Awal Menuju Smart Nation
Author:
FP, Erry
Artikel dari
Info Komputer vol. 17 no. 6 (Jun. 2017)
, page 52-57
Mekanisme pengontrolan dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah suatu studi perbandingan
Author:
Kaho, Josef Riwu
Penerbit:
Jakarta:
Bina Aksara
Tahun terbit:
1982
Jenis:
Books
Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje semasa kepegawaiannya kepada pemerintah Hindia Belanda 1889-1936 | vol. III
Author:
Gobee, E.
;
Sukarsi
(Translator);
Adriaanse, C.
Penerbit:
INIS
Tahun terbit:
1990
Jenis:
Books
Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje semasa kepegawaiannya kepada pemerintah Hindia Belanda 1889-1936 | vol. V
Author:
Gobbe, E.
;
Adriaanse, C.
Penerbit:
Jakarta:
INIS
Tahun terbit:
1991
Jenis:
Books
Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.9TAhun.2015)
Author:
[s.n]
Artikel dari
Warta Perundang-undangan vol. 22 no. 179 (Aug. 2015)
, page F1
Pembentukan Komite Investasi Pemerintah Pusat (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.01/2008 tanggal 18 Pebruari 2008)
Author:
Warta Perundang-undangan
(Editor)
Artikel dari
Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2772 (May 2008)
, page G1-G2
Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tanggal 23 Juni 2009)
Author:
[s.n]
Artikel dari
Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2891 (Aug. 2009)
, page B1-B4
Pemekaran Daerah Harus Dikendalikan
Author:
Ardhi, Dwinanda
Artikel dari
Media Keuangan: Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal (https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/e-magazine/media-keuangan/) vol. 09 no. 81 (May 2014)
, page 27-29
Pemekaran dan beban negara.
Author:
Yusuf, Aly
Artikel dari
Update Indonesia vol. 2 no. 11 (Feb. 2008)
, page 15
Penetapan Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2008 (Peraturan Menteri Keuangan No. 198/PMK.07/2008)
Author:
[s.n]
Artikel dari
Business News vol. 53 no. 7764 (Jan. 2009)
, page 7B
Penetapan Perkiraan Alokasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009 (Peraturan Menteri Keuangan No. 160.1/PMK.07/2008)
Author:
[s.n]
Artikel dari
Business News vol. 53 no. 7753 (Dec. 2008)
, page 14B
Penyerahan urusan pertambangan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom.
Author:
Purwono, Agustinus Eko
;
BHENYAMIN HOESSEIN
(Advisor)
Penerbit:
Jakarta:
Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Tahun terbit:
1993
Jenis:
Theses - Undergraduate Thesis
Problematika Dalam Pengujian dan Pembatalan Peraturan Daerah
Author:
Nugraha, Safri
Artikel dari
Jurnal Hukum Bisnis vol. 23 no. 1 (2004)
, page 27-30
Awal Sebelumnya
Berikutnya
Akhir
Halaman
dari 2
Lompat
Process time: 0.125 second(s)