Anda belum login :: 02 Nov 2025 12:13 WIB
Home
|
Logon
Search
»
Advanced Search
Advanced Search
Title:
Author:
Topik:
Mata Kuliah:
Penerbit:
Tahun terbit:
Jenis:
Format:
Lokasi:
All
--
Ben & Nafsiah Mboi Collection
BI Corner
Frans Seda Collection
Kees Bertens Collection
Lab-Kom-FK
Perpustakaan FK
Perpustakaan PKBB
Perpustakaan PKPM
Perpustakaan Pusat (BSD)
Perpustakaan Pusat (Semanggi)
Perpustakaan RSAJ
Pusat Penelitian HIV AIDS
Fulltext:
All
Hanya yang memiliki fulltext
Hanya yang belum ada fulltext
Search
Hasil
1
-
20
dari
28
(
0.109375
detik)
Select all
Kirim
Download
"Kami Butuh Dukungan Melampaui Kebijakan": Tantangan Pelayanan Terpadu Kekerasan Seksual di Provinsi Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah
Author:
Pratiwi, Andi Misbahul
;
Fajriyah, Iklilah Muzayyanah Dini
Artikel dari
Jurnal Perempuan Volume 29 No. 1 – Penghapusan Kekerasan Seksual dan Keadilan Gender
, page 7-37
"Urban Primary Health Care in Indonesia: The Challenge to Researchers in Reaching the Goal of Healthy Cities" (Prepared by dr. Nafsiah Mboi, Ped., MPH for The International Conference on Research for Healthy Cities in Netherlands, 21–23 June 1989)
Author:
[s.n]
Penerbit:
[s.n]
Tahun terbit:
1989
Jenis:
Others (lainnya)
Analisis Persekongkolan Tender sebagai tindak pidana seperti diatur dalam undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Author:
PRABOWO, PANDU
;
Windayani, Tisa
(Advisor)
Penerbit:
Jakarta:
Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Tahun terbit:
2015
Jenis:
Theses - Undergraduate Thesis
Bangkit Melawan Reklamasi
Author:
Santoso, Budi
Artikel dari
Warta Perundang-undangan vol. 22 no. 217 (May 2016)
, page 8-10
Cara Sragen Penuhi Hak Rakyat
Author:
[s.n]
Artikel dari
Info Societa no. 3 (2014)
, page 18-19
Dilematik Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Sidempuan
Author:
Nababan, Budi S.P.
Artikel dari
Jurnal Legislasi Indonesia vol. 13 no. 01 (Mar. 2016)
, page 97-104
Kepala BKPM Gita Wirjawan: Prioritaskan Masalah DNI dan PTSP
Author:
Swa Sembada
Artikel dari
SWA vol. 25 no. 26 (Dec. 2009)
, page 60
Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Pedului Kabupaten /Kota Sejahtera (Keputusan Menteri Sosial RI No.50/HUK/2013 tanggal 1 Mei 2013)
Author:
[s.n]
Artikel dari
Warta Perundang-undangan vol. 22 no. 83 (Sep. 2013)
, page F1-F8
Pelayanan terpadu - korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
Author:
[s.n]
Artikel dari
Media Perempuan vol. 2005 no. 05 (2005)
, page 32
Pelayanan Terpadu Perdagangan (Permen Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/9/2014)
Author:
[s.n]
Artikel dari
Warta Perundang-undangan vol. 22 no. 142 (Nov. 2014)
, page H1-H7
Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha di Bidang Komunikasi dan Informatika dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 50/PER/M.KOMINFO/12/2009)
Author:
[s.n]
Artikel dari
Business News vol. 54 no. 7978 (Jul. 2010)
, page 15B
Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal (Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 55/M-DAG/PER/10/2009)
Author:
[s.n]
Artikel dari
Business News vol. 53 no. 7886 (Nov. 2009)
, page 1B
Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Kehutanan dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.01/Menhut-II/2010 tanggal 5 Januari 2010)
Author:
[s.n]
Artikel dari
Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2950 (Mar. 2010)
, page L1-L3
Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Permen ESDM No. 23 Tahun 2015)
Author:
[s.n]
Artikel dari
Warta Perundang-undangan vol. 22 no. 186 (Sep. 2015)
, page N1-N6
Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Permen ESDM No. 23 Tahun 2015)
Author:
[s.n]
Artikel dari
Warta Perundang-undangan vol. 22 no. 187 (Oct. 2015)
, page N1-N6
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu (PERPRES RI No. 97 Tahun 2014)
Author:
[s.n]
Artikel dari
Warta Perundang-undangan vol. 22 no. 143 (Nov. 2014)
, page B10-B17
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal (Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2010)
Author:
[s.n]
Artikel dari
Business News vol. 54 no. 7954 (May 2010)
, page 1B-5B
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 9 tahun 2008 tentang tatacara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
Author:
[s.n]
Edisi:
buku saku
Penerbit:
Jakarta:
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
Tahun terbit:
2008
Jenis:
Books
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
Author:
[s.n]
Penerbit:
Jakarta:
Presiden RI
Tahun terbit:
2009
Jenis:
Regulation
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 147/M-IND/PER/10/2009 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasa, Ijin Usaha Kawasan Industri, dan Ijin Perluasan Kawasan Industri dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2010 tanggal 1 Februari 2010)
Author:
[s.n]
Artikel dari
Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2967 (May 2010)
, page H1-H3
Awal Sebelumnya
Berikutnya
Akhir
Halaman
dari 2
Lompat
Process time: 0.109375 second(s)