Anda belum login :: 21 Oct 2025 16:20 WIB
Home
|
Logon
Search
ยป
Advanced Search
Advanced Search
Title:
Author:
Topik:
Mata Kuliah:
Penerbit:
Tahun terbit:
Jenis:
Format:
Lokasi:
All
--
Ben & Nafsiah Mboi Collection
BI Corner
Frans Seda Collection
Kees Bertens Collection
Lab-Kom-FK
Perpustakaan FK
Perpustakaan PKBB
Perpustakaan PKPM
Perpustakaan Pusat (BSD)
Perpustakaan Pusat (Semanggi)
Perpustakaan RSAJ
Pusat Penelitian HIV AIDS
Fulltext:
All
Hanya yang memiliki fulltext
Hanya yang belum ada fulltext
Search
Hasil
1
-
20
dari
95
(
0.078125
detik)
Select all
Kirim
Download
ADOPSI KEARIFAN LOKAL DALAM PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI
Author:
Kleden, Advent Carolus Loly
;
Budisetyowati, Dwi Andayani
(Advisor)
Penerbit:
Jakarta:
Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Tahun terbit:
2023
Jenis:
Theses - Undergraduate Thesis
Analisis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Berdasarkan Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Author:
Salamat, Yusuf
Artikel dari
Jurnal Legislasi Indonesia vol. 12 no. 01 (Mar. 2015)
, page 31-42
Apbd di warung kopi.
Author:
[s.n]
Artikel dari
Tempo vol. 38 no. 26 (Aug. 2009)
, page 90
Bahan pokok penyuluh hukum: Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Author:
[s.n]
Penerbit:
Jakarta:
Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia
Tahun terbit:
2000
Jenis:
Books
Bappeda Bengkulu Sosialisasikan Perda RPJMD 2010-2015
Author:
[s.n]
Artikel dari
Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 3110 (Nov. 2011)
, page DAK-2
Dalil Investasi di balik Pembatalan Perda
Author:
Prihatnala, Sandika
;
Barry, M. Afwan Fathul
;
Putra, Joni Aswira
Artikel dari
Gatra vol. 22 no. 34 (Jun. 2016)
, page 98-100
Depag perlu buat ranperda implementasi nilai-nilai agama.
Author:
[s.n]
Artikel dari
Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2530 (Jan. 2006)
, page DAKOTA-1
Disharmoni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukkan Produk Hukum Daerah dengan Beberapa Undang-Undang terkait Regulasi Pembatalan Peraturan Daerah
Author:
Pakpahan, Rudy Hendra
Artikel dari
Jurnal Legislasi Indonesia vol. 11 no. 2 (Jun. 2014)
, page 127-134
DIY Masih belum Miliki UUK Hingga Tahun 2008
Author:
Warta Perundang-undangan
(Editor)
Artikel dari
Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2655 (Apr. 2007)
, page DAKOTA-2
DPP DKI Jakarta : Kami Terus Perbaiki Sistem Pemungutan BPHTB
Author:
Susilo, Arief
Artikel dari
Indonesian Tax Review vol. 5 no. 11 (2012)
, page 68-73
DPRD Batola setujui 11 buah perda.
Author:
[s.n]
Artikel dari
Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2528 (Jan. 2006)
, page DAKOTA-1
DPRD DKI Perluas Basis Pajak dan Revisi 11 Perda Pajak
Author:
Triwisaksana
;
Santoso
Artikel dari
Legislatif Jaya vol. 30 no. 3 (2010)
, page 12-14
DPRD Kota Bandarlampung Sahkan Enam Raperda jadi Perda
Author:
Warta Perundang-undangan
(Editor)
Artikel dari
Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2655 (Apr. 2007)
, page DAKOTA-1
DPRD Usulkan Perda Tata Niaga Minuman Keras
Author:
[s.n]
Artikel dari
Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 3117 (Nov. 2011)
, page DAK-1
Draf Pergub DKI Tentang Reklame
Author:
Nambut, Bosko
Artikel dari
B&B: Outdoor Ads & Digital Printing Magazine no. 90 (Nov. 2010)
, page 10-12
Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Struktur Pemerintahan Daerah
Author:
Firdaus
Artikel dari
Jurnal Dinamika Hukum vol. 13 no. 1 (Jan. 2013)
, page 148-158
FKKD Biak Minta DPRD Sahkan Raperda Pemerintahan Kampung
Author:
Warta Perundang-undangan
(Editor)
Artikel dari
Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2702 (Sep. 2007)
, page DAKOTA-2
Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan Dalam Perspektif Otonomi Daerah
Author:
Isrok
Artikel dari
Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (Social Sciences) vol. 19 no. 02 (Aug. 2007)
, page 161-166
Implementasi Hak Uji Materiil Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh Mahkamah Agung dan Pengaruhnya Terhadap Pemberdayaan Daerah
Author:
Nasihuddin, Abdul Aziz
Artikel dari
Jurnal Dinamika Hukum vol. 13 no. 3 (Sep. 2013)
, page 428-439
Implikasi Pembatalan Perda Terhadap Ketepatan Proporsi Teori Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia
Author:
Fatkhurohman
Artikel dari
Jurnal Dinamika Hukum vol. 13 no. 1 (Jan. 2013)
, page 12-23
Awal Sebelumnya
Berikutnya
Akhir
Halaman
dari 5
Lompat
Process time: 0.078125 second(s)