Anda belum login :: 26 Oct 2025 23:10 WIB
Home
|
Logon
Search
ยป
Advanced Search
Advanced Search
Title:
Author:
Topik:
Mata Kuliah:
Penerbit:
Tahun terbit:
Jenis:
Format:
Lokasi:
All
--
Ben & Nafsiah Mboi Collection
BI Corner
Frans Seda Collection
Kees Bertens Collection
Lab-Kom-FK
Perpustakaan FK
Perpustakaan PKBB
Perpustakaan PKPM
Perpustakaan Pusat (BSD)
Perpustakaan Pusat (Semanggi)
Perpustakaan RSAJ
Pusat Penelitian HIV AIDS
Fulltext:
All
Hanya yang memiliki fulltext
Hanya yang belum ada fulltext
Search
Hasil
1
-
20
dari
32
(
0.109375
detik)
Select all
Kirim
Download
(SALINAN) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
Author:
[s.n]
Penerbit:
Jakarta:
Presiden RI
Tahun terbit:
2017
Jenis:
Regulation
(SALINAN) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Author:
[s.n]
Penerbit:
Jakarta:
Pemerintah Republik Indonesia
Tahun terbit:
2017
Jenis:
Regulation
(SALINAN) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia
Author:
[s.n]
Penerbit:
Jakarta:
Pemerintah Republik Indonesia
Tahun terbit:
2019
Jenis:
Regulation
Hutan yang Terkikis
Author:
[s.n]
Artikel dari
Tempo vol. 44 no. 11 (May 2015)
, page 52-54
Kebijakan Pangadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012)
Author:
[s.n]
Artikel dari
Warta Perundang-undangan vol. 22 no. 9 (Apr. 2012)
, page C1-C2
Kebijakan Perberasan (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tanggal 29 Desember 2009)
Author:
[s.n]
Artikel dari
Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 3062 (May 2011)
, page C1-C2
Kebijakan Perberasan (Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 2008)
Author:
Business News
(Editor)
Artikel dari
Business News vol. 52 no. 7654 (Apr. 2008)
, page 9B
Kebijakan Perberasan (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009)
Author:
[s.n]
Artikel dari
Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2935 (Jan. 2010)
, page C1-C2
Kedudukan Ibu dan Ajaran Tsulutsul Baaqi dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1/1991)
Author:
Mu'azd, Farid
Artikel dari
Majalah Hukum Varia Peradilan vol. 13 no. 148 (1998)
, page 126
Kredit Usaha Rakyat (KUR): Realisasi 2014 dan Transformasi 2015
Author:
Lukytasari, Juwita
Artikel dari
Tinjauan Ekonomi & Keuangan vol. V no. 01 (Jan. 2015)
, page 22-23
Lobi Politik Penghematan Anggaran
Author:
Prihatnala, Sandika
;
Taufiqurrohman
Artikel dari
Gatra vol. 22 no. 46 (Sep. 2016)
, page 78-79
Paket kebijakan ekonomi jilid lima.
Author:
Thalo, Nawa
Artikel dari
Update Indonesia vol. 4 no. 2 (Jun. 2007)
, page 08
Pedoman umum KORMONEV koordinasi, monitoring, dan evaluasi: pelaksanaan instruksi presiden no.5 tahun 2004 tentang percepatan pembrantasan korupsi
Author:
Susilo, Gunawan Hadi
;
Sukarma, Lukman
Penerbit:
Jakarta:
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Tahun terbit:
2008
Jenis:
Books
Pelaksanaan Komitmen cetak Biru Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Mations Tahun 2011 (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011)
Author:
[s.n]
Artikel dari
Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 3075 (Jun. 2011)
, page C1-C14
Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tanggal 14 Mei 2008)
Author:
Warta Perundang-undangan
(Editor)
Artikel dari
Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2774 (Jun. 2008)
, page C1-C3
Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tangal 5 April 2012
Author:
[s.n]
Artikel dari
Warta Perundang-undangan vol. 22 no. 21 (Jun. 2012)
, page C-1-C-4
Penerapan INPRES Azas Cabottage Terhambat Oleh Perbankan
Author:
Warta Perundang-undangan
(Editor)
Artikel dari
Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2727 (Dec. 2007)
, page Eku-1
Pengawasan Inpres Nomor 5/2007 Harus Libatkan Semua Pihak
Author:
Warta Perundang-undangan
(Editor)
Artikel dari
Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2697 (Aug. 2007)
, page NAS-1
Pengembangan Ekonomi Kreatif (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tanggal 5 Agustus 2009)
Author:
[s.n]
Artikel dari
Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2896 (Sep. 2009)
, page C1-C8
Pengembangan Ekonomi Kreatif (Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2009, tanggal 5 Agustus 2009)
Author:
[s.n]
Artikel dari
Business News vol. 53 no. 7853 (Aug. 2009)
, page 1B-13B
Awal Sebelumnya
Berikutnya
Akhir
Halaman
dari 2
Lompat
Process time: 0.109375 second(s)