Anda belum login :: 22 Apr 2026 16:19 WIB
Home
|
Logon
Search
ยป
Advanced Search
Advanced Search
Title:
Author:
Topik:
Mata Kuliah:
Penerbit:
Tahun terbit:
Jenis:
Format:
Lokasi:
All
--
Ben & Nafsiah Mboi Collection
BI Corner
Frans Seda Collection
Kees Bertens Collection
Lab-Kom-FK
Perpustakaan FK
Perpustakaan PKBB
Perpustakaan PKPM
Perpustakaan Pusat (BSD)
Perpustakaan Pusat (Semanggi)
Perpustakaan RSAJ
Pusat Penelitian HIV AIDS
Fulltext:
All
Hanya yang memiliki fulltext
Hanya yang belum ada fulltext
Search
Hasil
21
-
40
dari
444
(
0.140625
detik)
Select all
Kirim
Download
Analisis Proses Keberatan Dan Banding Atas Nota Pembetulan Impor PT SARANA INTIMITRA Ditinjau Dari Peraturan Kepabeanan Dan Peraturan Perpajakan
Author:
MARCELLINA, ANASTASIA
;
ANGELA M LANI DHARMASETYA
(Advisor)
Penerbit:
Jakarta:
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya
Tahun terbit:
2011
Jenis:
Theses - Undergraduate Thesis
Angin Segar Perubahan Kebijakan PPN
Author:
[s.n]
Artikel dari
Indonesian Tax Review vol. 5 no. 8 (2012)
, page 6-13
Apa-Siapa Menkeu Baru
Author:
Atmanto, Irwan Andri
Artikel dari
Gatra vol. 16 no. 28 (May 2010)
, page 17
Audit Cukai (Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.04/2008)
Author:
[s.n]
Artikel dari
Business News vol. 52 no. 7711 (Sep. 2008)
, page 19B-20B
Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010, tanggal 27 Agustus 2010)
Author:
[s.n]
Artikel dari
Business News vol. 54 no. 8005 (Sep. 2010)
, page 5B-7B
Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010, tanggal 27 Agustus 2010)
Author:
[s.n]
Artikel dari
Business News vol. 54 no. 8005 (Sep. 2010)
, page 7B-8B
Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Peraturan Menteri Keuangan nomor 147/PMK.07/2010, tanggal 27 Agustus 2010)
Author:
[s.n]
Artikel dari
Business News vol. 54 no. 8010 (Sep. 2010)
, page 31B-32B
Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010, tanggal 27 Agustus 2010)
Author:
[s.n]
Artikel dari
Business News vol. 54 no. 8011 (Sep. 2010)
, page 8B-9B
Bahan Rapat Menteri Keuangan: Pandangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Usulan DPR-RI
Author:
[s.n]
Penerbit:
[s.n]
Tahun terbit:
2011
Jenis:
Others (lainnya)
Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2011 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.07/2010, tanggal 27 Agustus 2010)
Author:
[s.n]
Artikel dari
Business News vol. 54 no. 8007 (Sep. 2010)
, page 11B-12B
Batas Maksimal Defisit Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal KUmulatif PInjaman Daerah Tahun Anggaran 2012 (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2011 tanggal 11 Agustus 2011)
Author:
[s.n]
Artikel dari
Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 3097 (Sep. 2011)
, page G1-G4
Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman daerah tahun Anggaran 2013 (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 137/PMK.07/2012 tanggal 24 Agustus 2012)
Author:
[s.n]
Artikel dari
Warta Perundang-undangan vol. 22 no. 40 (Nov. 2012)
, page G-1-G-9
Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Masing-Masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2009 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.07/2008 tanggal 27 Agustus 2008)
Author:
[s.n]
Artikel dari
Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2810 (Oct. 2008)
, page G1-G2
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2009 (Peraturan Menteri Keuangan No. 241/PMK.011/2008)
Author:
[s.n]
Artikel dari
Business News vol. 53 no. 7778 (Feb. 2009)
, page 11B
Beda Warna, Beda Pajak
Author:
[s.n]
Artikel dari
Indonesian Tax Review vol. 3 no. 24 (2011)
, page 58-59
Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 tanggal 26 Pebruari 2008)
Author:
[s.n]
Artikel dari
Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2779 (Jun. 2008)
, page G5-G7
Besar santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008)
Author:
Warta Perundang-undangan
(Editor)
Artikel dari
Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2755 (Apr. 2008)
, page G3-G4
Biaya Operasional dan Biaya Pendukung PenyelenggaraanPengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 13/PMK.02/2013 tangal 4 Januari 2013 )
Author:
[s.n]
Artikel dari
Warta Perundang-undangan vol. 22 no. 63 (Apr. 2013)
, page G1-G7
Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang DikecualikanSebagai Objek Pajak Penghasilan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.03/2009, tanggal 29 Desember 2009)
Author:
[s.n]
Artikel dari
Business News vol. 54 no. 8000 (Aug. 2010)
, page 10B
Bongkar Mafia Pajak Struktural dan Sistemik
Author:
Budiarti, Rita Triana
;
Manuputty, Cavin R.
;
Turido, Sukmono Fajar
;
Saleh, Sutan
Artikel dari
Gatra vol. 16 no. 26 (May 2010)
, page 14
Awal
Sebelumnya
Berikutnya
Akhir
Halaman
dari 23
Lompat
Process time: 0.15625 second(s)