Advanced Search Title: Author: Topik: Mata Kuliah:  Penerbit:   Tahun terbit:  Jenis:   Format:  Lokasi:  All Ben & Nafsiah Mboi Collection BI Corner Frans Seda Collection Kees Bertens Collection Lab-Kom-FK Perpustakaan FK Perpustakaan PKBB Perpustakaan PKPM Perpustakaan Pusat (BSD) Perpustakaan Pusat (Semanggi) Perpustakaan RSAJ Pusat Penelitian HIV AIDS Fulltext:  All Hanya yang memiliki fulltext Hanya yang belum ada fulltext Search Hasil 21 - 40 dari 59 (0.15625 detik)   Select all      Kirim  Download Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kemeteriaan Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tanggal 11 Mei 2011)   Author: [s.n] Artikel dari Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 3074 (Jun. 2011)  , page D1-D13 Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 27 Tahun 2009, tanggal 19 Juni 2009)   Author: [s.n] Artikel dari Business News vol. 54 no. 7903 (Jan. 2010)  , page 1B-4B Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tanggal 15 April 2010)    Author: [s.n] Artikel dari Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2969 (May 2010)  , page D1-D7 Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tanggal 7 Juli 2009)   Author: [s.n] Artikel dari Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2898 (Sep. 2009)  , page D1-D6 Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 19 Tahun 2011 tanggal 2 Mei 2011)   Author: [s.n] Artikel dari Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 3077 (Jul. 2011)  , page D1-D7 Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tanggal 21 Juni 2011)   Author: [s.n] Artikel dari Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 3086 (Aug. 2011)  , page D1-D21 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012)   Author: [s.n] Artikel dari Warta Perundang-undangan vol. 22 no. 27 (Aug. 2012)  , page D1-8 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2015 (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014)   Author: [s.n] Artikel dari Warta Perundang-undangan vol. 22 no. 128 (Aug. 2014)  , page D1-D4 Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007)   Author: Business News (Editor) Artikel dari Business News vol. 52 no. 7647 (Apr. 2008)  , page 11B Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggunganjawaban Penyelengaraan Pemerintah Desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. No.35 Tahun 2007)   Author: [s.n] Artikel dari Business News vol. 52 no. 7677 (Jun. 2008)  , page 9B Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Insepektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tanggal 20 Nopember 2007)   Author: Warta Perundang-undangan (Editor) Artikel dari Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2737 (Jan. 2008)  , page D1-D4 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010)    Author: [s.n] Artikel dari Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 3019 (Nov. 2010)  , page D1-D30 Pelimpahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Lurah (Peraturan Menteri Dalam Negeri No.36 Tahun 2007)   Author: [s.n] Artikel dari Business News vol. 52 no. 7677 (Jun. 2008)  , page 20B Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Proyek Pemerintah di DKI Jakarta   Author:  Sulistyowati, Indrayani Sri; Prabowo, Bambang (Advisor) Penerbit: Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tahun terbit: 1992     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 15 Februari 2010)    Author: [s.n] Artikel dari Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2962 (Apr. 2010)  , page D1-D6 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013)   Author: [s.n] Artikel dari Warta Perundang-undangan vol. 22 no. 57 (Mar. 2013)  , page D1-D5 Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ( Peraturan Menteri Dalam Negeri No.53 Tahun 2007)   Author: [s.n] Artikel dari Business News vol. 52 no. 7628 (Feb. 2008)  , page 16B Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan PerwakilaN Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tanggal 30 April 2007)   Author: Warta Perundang-undangan (Editor) Artikel dari Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2693 (Aug. 2007)  , page D1-D5 Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008 (Peraturan Mneteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2008)   Author: [s.n] Artikel dari Business News vol. 52 no. 7711 (Sep. 2008)  , page 16B Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak, Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2008 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008 (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2008)   Author: [s.n] Artikel dari Business News vol. 52 no. 7711 (Sep. 2008)  , page 17B  Awal  Sebelumnya  Berikutnya  Akhir Halaman   dari 3   Lompat

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved