Advanced Search Title: Author: Topik: Mata Kuliah:  Penerbit:   Tahun terbit:  Jenis:   Format:  Lokasi:  All Ben & Nafsiah Mboi Collection BI Corner Frans Seda Collection Kees Bertens Collection Lab-Kom-FK Perpustakaan FK Perpustakaan PKBB Perpustakaan PKPM Perpustakaan Pusat (BSD) Perpustakaan Pusat (Semanggi) Perpustakaan RSAJ Pusat Penelitian HIV AIDS Fulltext:  All Hanya yang memiliki fulltext Hanya yang belum ada fulltext Search Hasil 21 - 40 dari 120 (0.078125 detik)   Select all      Kirim  Download Pedoman Fasilitas Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tanggal 4 Agustus 2011)   Author: [s.n] Artikel dari Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 3099 (Sep. 2011)  , page D1-D8 Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.39 Tahun 2007)   Author: [s.n] Artikel dari Business News vol. 52 no. 7680 (Jun. 2008)  , page 8B Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dengan BAdan Swasta Asing (Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2012 tanggal 14 Nopember 2012)   Author: [s.n] Artikel dari Warta Perundang-undangan vol. 22 no. 51 (Feb. 2013)  , page D1-D6 Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tanggal 13 September 2011)    Author: [s.n] Artikel dari Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 3109 (Nov. 2011)  , page D1-D8 Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah (Peraturan Pemerintah Dalan Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tanggal 23 Desember 2010)   Author: [s.n] Artikel dari Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 3036 (Jan. 2011)  , page D1 - D5 Pedoman Organsasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 41 Tahun 2011 tanggal 13 September 2011)   Author: [s.n] Artikel dari Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 3112 (Nov. 2011)  , page D1-D6 Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012 tanggal 17 September 2012)   Author: [s.n] Artikel dari Warta Perundang-undangan vol. 22 no. 40 (Nov. 2012)  , page D-1-D-8 Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2012 tanggal 8 Oktober 2012)    Author: [s.n] Artikel dari Warta Perundang-undangan vol. 22 no. 46 (Jan. 2013)  , page D1-D10 Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 7 Maret 2011)   Author: [s.n] Artikel dari Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 3055 (Apr. 2011)  , page D1-D8 Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010)   Author: [s.n] Artikel dari Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2951 (Mar. 2010)  , page D1-D4 Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 Tanggal 17 Januari 2008) (Sambungan WPU Nomor: 2759/Selasa 15 April 2008)   Author: Warta Perundang-undangan (Editor) Artikel dari Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2760 (Apr. 2008)  , page D1-D15 Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 27 Februari 2008   Author: Warta Perundang-undangan (Editor) Artikel dari Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2770 (May 2008)  , page D1-D6 Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tanggal 6 Desember 2011)   Author: [s.n] Artikel dari Warta Perundang-undangan vol. 22 no. 9 (Apr. 2012)  , page D1-D5 Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Kluarga dalam membantu Meningkatkan dan mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011)    Author: [s.n] Artikel dari Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 3090 (Aug. 2011)  , page D1-D5 Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah Otonom Baru (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia NOmor 5 Tahun 2011 tanggal 16 November 2011)   Author: [s.n] Artikel dari Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 3125 (Dec. 2011)  , page D1-D6 Pedoman Pemebrian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011)   Author: [s.n] Artikel dari Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 3094 (Sep. 2011)  , page D1-D10 Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010)   Author: [s.n] Artikel dari Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2949 (Mar. 2010)  , page D1-D9 Pedoman Penegasan Batas Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 76 Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012)   Author: [s.n] Artikel dari Warta Perundang-undangan vol. 22 no. 54 (Feb. 2013)  , page D1-D5 Pedoman Penegasan Batas Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 76 Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012)   Author: [s.n] Artikel dari Warta Perundang-undangan vol. 22 no. 52 (Feb. 2013)  , page D8-D15 Pedoman Penegasan Batas Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 76 Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012)   Author: [s.n] Artikel dari Warta Perundang-undangan vol. 22 no. 53 (Feb. 2013)  , page D1-D13  Awal  Sebelumnya  Berikutnya  Akhir Halaman   dari 6   Lompat

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved