Urgensi dan Bahaya Pilkada  

Oleh:

Hidayat, Syarif

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional
Dalam koleksi: Komunika: Majalah Ilmiah Komunikasi Dalam Pembangunan vol. 9 no. 1 (2006), page 55-60.
Topik: Pilkada

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: KK26.1 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Sejak pertengahan tabun 2002 yang lalu (lebih kurang satu tahun setelah implementasi UU No. 22 Tahun 1999), diskusi tentang kebijakan desentralisasi dan otonorni daerah di Indonesia mulai terfokus pada mempertentangkan antara realitas otonomi kebablasan dan otonomi setengah hati. Polemik akan hal ini kemudian mulai mengerucut pada awal tahun 2003 karena adanya titik temu kesepahaman di antara pihak-pihak yang terlibat tentang perlunya secepat mungkin merevisi UU No. 22 Tahun 1999. Dengan kata lain, revisi UU No. 22 Tahun 1999 telah disepakati sebagai terapi yang paling mujarab untuk mengakhiri praktik otonomi kebablasan dan otonomi setengah hati. Ironisnya, ketika itu para cendikia pun terkesan "mengamini" kecenderungan tersebut, dan seakan-akan kehilangan sensitivitas akademik dalam mencermati makna tersirat dan tujuan-tujuan implisit di balik terminologi otonomi kebablasan dan otonomi setengah hati itu sendiri. Bagaikan barisan "paduan suara", para cendikia pun menyatakan setuju atas revisi UU No. 22 Tahun 1999. Sementara persoalan yang lebih mendasar, seperti apakah kebijakan desentralisasi di Indonesia (termasuk kebijakan yang tertuang pada UU No. 22 Tahun 1999) sudah sesuai dan sejalan dengan konsep dasar desentralisasi itu sendiri, relatif tidak mendapat perhatian.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali