Unit Kerja Presiden dan Rasa Keadilan Masyarakat yang Tereduksi  

Oleh:

Djadijono, M. ; Priyadi, Arief

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional
Dalam koleksi: Analisis CSIS vol. 35 no. 4 (Dec. 2006), page 332-355.
Topik: Perkembangan Politik

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: AA44.16 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Selama triwulan terakhir 2006 (Oktober-Desember), kehidupan politik di Indonesia diwarnai oleh berbagai peristiwa yang menarik untuk disimak. Peristiwa-peristiwa itu antara lain: pertama, silang pendapat tentang pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono; kedua, unjuk rasa menentang kunjungan balasan Presiden Amerika Serikat George W. Bush ke Indonesia; ketiga, pemboman Kompleks Kantor Bupati Poso pada 14 Oktober 2006 dan penembakan hingga tewas, Sekretaris Umum Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST), Pendeta Irianto Kongkoli MTh pada 16 Oktober 2006 di Palu serta bentrok antara Brimob dengan masyarakat di Kompleks Tanah Runtuh, Poso pada 22 Oktober 2006; keem pat, perdebatan antara DPR dan Pemerintah tentang penyiapan revisi paket Undang-Undang (UU) bidang Politik;1 kelima, lahirnya Partai-partai Politik (Parpol) baru menjelang Pemilu 2009; keenam, pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) secara serentak, yakni di 22 wilayah untuk memilth pasangan calon gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati dan walikota-wakil walikota pada 11 Desember 2006; ketujuh, penegakan hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, subordinasi hukum terhadap politik, gugatan balik oleh para koruptor serta makin kelabunya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), termasuk pembatalan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali