Peran Perbankan Sulawesi Tenggara Dengan Diberlakukannya Otonomi Daerah  

Oleh:

Santoso, Timbul Budi ; Cahyanto, Dedi Noor ; Nur, Kamaruddin ; Tandiarrang, Leo R.

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Bulletin of Monetary Economics and Banking (ex: Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan) vol. 3 no. 2 (Sep. 2000), page 155-186.
Topik: otonomi daerah; perbankan; otonomi daerah

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: BB62.2 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Negara republik indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desntralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini ditegaskan dalam pasal 18 UUD 1945, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa pembagian daerah indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan undang - undang. Dengan demikian, UUD 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otomnomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung - jawab kepada daerah yang kemudian dituangkan dalam ketetapan MPR RI No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali