Detail Pengaturan Penanganan Perkara Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bibliografi Author: Wahyuningsih, Sri ; Wibowo, Antonius Priyadi S. (Advisor) Topik: Pengaturan Penanganan Perkara Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2006     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Sri Wahyuningsih's Undergraduated Theses.pdf (207.0KB; 87 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-1817 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Korupsi yang terjadi di Indonesia pada saat ini bukan lagi merupakan kejahatan biasa yang dapat ditangani secara biasa seperti kasus-kasus pidana pada umumnya. Korupsi dapat dikategorikan sebagai perkara luar biasa, oleh karena itu penanganannya harus diatur melalui perangkat hukum khusus dan adanya lembaga hukum dalam penyelesaian perkara korupsi di Indonesia. Pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia mengalami banyak perubahan yaitu mulai dengan berlakunya Keputusan Presiden No.40 Tahun 1957 tentang Keadaan Darurat Perang sampai dengan lahirnya Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001. Perubahan ini terjadi dikarenakan perkembangan dalam kehidupan masyarakat menyebabkan semakin beragamnya tindak pidana korupsi yang terjadi, oleh karenanya dibutuhkan perubahan dalam pengaturan tindak pidana korupsi agar dapat menyeimbangi perkembangan yang terjadi. Dalam pasal 43 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 mengamanatkan untuk dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lahirnya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tidak langsung membawa perubahan dalam penanganan perkara korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap kasus korupsi yang ditanganinya. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mempunyai kewenangan-kewenangan khusus yang berkaitan dengan proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukanoleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi juga melakukan usaha-usaha dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved