Berbagai macam eksploitasi tehadap pekerja anak telah menyingkirkan
anak-anak dalam memperoleh haknya atas pendidikan, pelayanan
kesehatan dan menikmati masa kanak-kanak untuk bermain dan belajar.
Secara internasional, sejak tahun 1989 masyarakat dunia telah mempunyai
Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak mendeskripsikan hak-hak anak
secara detail. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak
melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Peratifikasian ini mengakibatkan
Indonesia secara hukum terikat untuk mengimplementasikan Konvensi
Hak Anak ke dalam hukum nasional. Dalam Konvensi Hak Anak diakui
bahwa setiap anak berhak untuk dilindungi terhadap eksploitasi ekonomi
dan terhadap pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau
mengganggu pendidikan atau merugikan kesehatan atau perkembangan
fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak. Sejauh ini, pemerintah telah
mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan mengenai pekerja
anak di Indonesia, akan tetapi masih ada peraturan perundang-undangan
yang tidak sejalan dengan Konvensi Hak Anak. Inkonsistensi tersebut
dalam hal penetapan usia minimum untuk bekerja, pengaturan mengenai
jam kerja dan kondisi kerja, penerapan sanksi sebagaimana serta peraturan
yang kurang hak anak atas pendidikan dan kesehatan dan juga ada
peraturan yang mengandung unsur diskriminasi. |