Perjanjian jual beli secara angsuran sudah sangat dikenal masyarakat dewasa
ini dan sudah mulai berkembang dengan pesatnya. Namun belum ada
peraturan baku yang mengaturnya secara khusus tentang perjanjian jual beli
secara angsuran. Berdasarkan ini maka dimungkink an dianutnya sistem
terbuka dan asas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian karena
sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata. Hal tersebut diperbolehkan asalkan
tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan
(pasal 1337 KUHPerdata). Dalam rangka pengumpulan data untuk penulisan
skripsi ini, penulis mengadakan penelitian kepustakaan dan penelitian
lapangan yaitu di PT. Menara Prambanan. Untuk mengetahui bagaimanakah
praktek jual beli secara angsuran, permasalahan apa saja yang timbul dan
bagaimana upaya pemecahan masalah tersebut pada PT ini. Dalam praktek
jual beli secara angsuran apartemen, tahapan pertama dibuat secara dibawah
tangan yang dinamakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen dan
setelah pembayaran angsuran lunas barulah dibuat Akta Jual Beli dihadapan
PPAT. Supaya dapat menjamin kepastian hukum bagi pihak pembeli untuk
memiliki apartemen tersebut. Apabila nantinya terjadi perselisihan diantara
para pihak, maka penyelesaiannya dengan jalan musyawarah tapi jika
seandainya tidak berhasil maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. |