Perkembangan bisnis/usaha dengan cara franchise
belakangan ini menjadi semakin marak di Indonesia.
Namun sampai saat ini peraturan perundang-undangan
yang mengatur khusus mengenai Franchise (waralaba)
belum ada, hanya ada Peraturan pemerintah nomor 16
tahun 1997 mengenai tentang waralaba dan Keputusan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik
Indonesia nomor 259/MPP/KEP/7/1997 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran
Usaha Waralaba. Bisnis/usaha Franchise dijalankan
berdasarkan Perjanjian Franchise yang dibuat oleh
para pihak. Dari Perjanjian tersebut akan
menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya.
Karena hanya berdasarkan kesepakatan para pihaknya
dan belum ada peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai hal tersebut, tentu saja dalam
pelaksanaannya akan timbul berbagai masalah
seperti wanprestasi, perbuatan melawan hukum,
tidak tercapainya kesepakatan untuk melanjutkan
perjanjian tersebut dan lain sebagainya. Dalam
skripsi ini penulis menganalisa permasalahan dan
penyelesaiannya mengenai sengketa logo dan merek
dagang yang timbul dari pelaksanaan perjanjian
Franchise antara PT.PUTRA SEJAHTERA PIONEERINDO
dengan CV. SEJAHTERA INDOFOOD. Yang mana
penyelesaian yang dipilih para pihaknya melalui
Jalur litigasi atau diputuskan oleh Pengadilan
Negeri, dalam hal ini diputuskan oleh Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan dan dikukuhkan oleh
Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota (DKI)
Jakarta. |