Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang mandiri dapat dinyatakan
pailit baik karena permohonan yang diajukan oleh Kreditur maupun karena
permohonan sendiri. Apabila badan hukum Perseroan Terbatas dinyatakan
pailit maka badan hukum Perseroan Terbatas tersebut tetap ada, meskipun
demi hukum kehilangan penguasaan dan pengurusan atas kekayaan yang
termasuk harta pailit. Setelah itu fungsi Direksi dijalankan oleh Kurator dan
terjadinya Perubahan Anggaran Dasar haruslah dengan persetujuan Kurator.
Dalam hal Perseroan Terbatas jatuh pailit karena kesalahan dan kelalaian
Direksi dan Komisaris, maka baik Direksi maupun Komisaris tersebut dapat
diminta pertanggungjawabannya secara perdata maupun pidana.
Walaupun Undang-undang Kepailitan memberikan hak sepenuhnya kepada
Kurator untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka
pengurusan dan pemberesan harta pailit, namun demikian ketentuan Pasal
50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetap berlaku bagi Kurator, jika ia
terbukti tidak melaksanakan tugasnya sesuai de ngan ketentuan Undangundang
Kepailitan atau secara sengaja menyelewengkan kewenangan yang
dimiliki sehingga menimbulkan kerugian bagi harta pailit. Segala
konsekuensi hukum atas Kepailitan Perseroan Terbatas secara serta merta
berlaku bagi PT.Sumber Madu Bukari dan PT.Hartontex Tujuan Cemerlang. |