Dalam kenyataannya dunia terbagi dalam kelompok pro pasar atau
kapitalis dan kelompok pro rakyat atau kelompok sosial atau
kerakyatan. Dalam hal struktur pasar (yang monopoli atau tidak) dan
perlindungan konsumen, Indonesia telah mempunyai dua UU yaitu
UU No. 5 tahun 1999 tentang Persaingan Usaha dan Anti Monopoli
(mengamanahi KPPU) yang sepertinya pro market dan kaum
kapitalis dan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(mengamanahi YLKI) yang dianggap pro rakyat. Titik beratnya ada
pada KPPU dan YLKI sebagai pembawa amanah UU dan harus
berhadapan pada realita kehidupan pasar. Berbicara pasar dalam hal
penelitian ini maka berkaitan dangan strukturnya dan konsumen.
Realita kehidupan pasar kerap kali tidak seideal yang diharapkan.
Mungkin struktur pasar telah sesuai dengan UU No.5 tahun 1999 tapi
usahanya tidak sesuai dengan UU No.8 tahun 1999, bisa sebaliknya
atau bahkan dua-duanya tidak sesuai dengan UU. Peranan KPPU
beserta YLKI terhadap realita kehidupan pasar seperti itu dan kerja
sama antara KPPU dengan YLKI untuk menegakkan UU yang
mengamanahinya masing ? masing merupakan dua hal yang
menarik untuk diteliti. Kerja sama berdasarkan pada perannya
masing ? masing sesuai dengan UU serta komunikasi yang baik
antara KPPU dan YLKI menjadi saran dari penelitian ini. Tentunya
dapat memaksimalkan pelaku usaha agar dapat meningkatkan modal
dengan sehat dan tetap memperhatikan perlindungan konsumen.
Jadi, dengan kerja sama penegakan Undang ? Undang No.5 tahun
1999 dan Undang ? Undang No.8 tahun 1999 akan dapat membuka
lahan ivestasi bisnis yang kondusif tanpa harus meninggalkan
kepentingan rakyat banyak. |