Penguatan Demokrasi di Filipina : Solusi Masyarakat Sipil dalam Tata Kelola Publik  

Oleh:

Estanislao, Jesus

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional
Dalam koleksi: Jurnal Reformasi Ekonomi vol. 7 no. 2 (Jul. 2006), page 54-60.
Topik: demokrasi; demokrasi

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: JJ109 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Dua puluh tahun yang lalu rakyat filipina menggulingkan pemerintahan diktator dan membangun demokrasi kembali. Tahun-tahun pertama dalam periode transisi dirasakan sebagai masa-masa yang sulit. Namun setelah melewati satu dasawarsa yang menjanjikan, negeri ini masih tetap dirundung kesulitan. Dapat dikatakan bahwa penyebab dari kesulitan yang tak pernah berakhir tersebut adalah terutama berasal dari dalam negeri sendiri, yang semuanya menyangkut kemauan politik. Dengan kata lain, semua itu terutama menyangkut tata kelola publik (public governance) pada tingkat nasional. Menyadari adanya berbagai masalah yang dihadapi demokrasi di filipina, maka institute for solidarity in asia (ISA) merancang dan melaksanakan sebuah program yang melibatkan pejabat publik dan kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk secara bersama-sama memperbaiki mekanisme tata kelola (governance) pada tingkat lokal. Para walikota yang terlibat dalam program tersebut bekerja bersama dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk menyusun prioritas, mencari solusi serta melaksanakan berbagai program yang konkrit untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial di kota-kota mereka. Dalam pelaksanaannya, mereka juga memperbaiki lembaga-lembaga politik yang ada dengan memperkuat mekanisme partisipasinya. Program tersebut berhasil baik dan terus berlanjut dengan melibatkan lebih banyak kota di seantero negeri. Keinginan untuk memiliki demokrasi yang bertanggung gugat (accountable) di filipina semakin bertambah dan hal itu harus diperluas dengan meminta keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya. Program tata kelola ISA dengan jelas menunjukkan bahwa pendekatan itu bisa berjalan. Tata kelola harus merupakan kerja sama antara pemerintah dan yang diperintah. Tuntutan dari pihak yang diperintah tidak akan memebrikan hasil yang sama dengan jika mereka ikut berpartisipasi sendiri dalam proses reformasi. Ketika rakyat dan pejabat yang mereka pilih bekerja sama untuk memperbaiki tata kelola publik, hasilnya akan berupa perbaikan kualitas demokrasi yang dapat dilihat, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali