Peran KPPU Atas Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999  

Oleh:

Melani, Rr. Adeline ; Wahyuningtyas, Sih Yuliana ; Prastianto, Stephanus Desi ; Doloksaribu, Eddie Imanuel ; Budianto, Agus

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI - atma jaya
Dalam koleksi: Gloria Juris vol. 6 no. 3 (Sep. 2006), page 262-276.
Topik: Peranan KPPU; The Role of KPPU
Fulltext: Adeline Melani.pdf (80.79KB)

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: GG7.5 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada	Lihat Detail Induk
Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: G19 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada	Lihat Detail Induk

Isi artikel

Ketidaksiapan pengaturan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berakibat juga kepada ketidaksiapan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai komisi yang independen, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada presiden. Tujuan pembentukan Komisi ini adalah semata- mata hanya untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Di dalam prakteknya pelaksanaan penanganan perkara persaingan usaha di Indonesia oleh KPPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengalami beberapa inkonsistensi, yakni pertentangan antara pasal yang satu dengan pasal lainnya, salah satunya adalah tentang permintaan penetapan ekseskusi, yang diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 46. Selain itu kendala penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuatan mengikat putusan KPPU adalah karena tidak diaturnya hukum acara dalam penanganan perkara persaingan usaha.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali