Perbandingan Sistem Manajemen Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  

Oleh:

Herry Kamaroesid

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Widya: Majalah Ilmiah vol. 23 no. 249 (Jun. 2006), page 53-60.
Topik: LAW; Undang-undang No. 32 tahun 2004; Undang-undang No. 22 tahun 1999; Undang-undang No. 5 tahun 1979; Manajemen Pemerintahan; Sistem Manajemen

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: MM47.24 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada	Lihat Detail Induk
Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: W36 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada	Lihat Detail Induk

Isi artikel

This article discusses the management system of village government based on Law Number 5 of 1979 in comparison with that of Law Number 22 of 1999 and Law Number 32 of 2004. Results of the discussion is on Law Number 5 of 1979 is better than Laws Number 22 of 1979 and Number 32 of 2004. This is due to the fact that Law Number 5 of 1979 particularly deals with village government only, whereas Laws Number 22 of 1979 and Number 32 of 2004 put the village government as part of laws go-verning regional government. Village government is only placed in several articles with the result that problems of village government have become unclear and not detailed.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali