Detail JPS-BK tidak perlu di-stop (dialog)   Oleh:  Thabrani, Hasbulah Jenis: Article from Bulletin/Magazine Dalam koleksi: Warta Demografi vol. 29 no. 02 (1999), page 13-16. Topik: kurang gizi; krisis ekonomi; jaring pengaman sosial bidang kesehatan Ketersediaan Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: W5 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Isi artikel Untuk menanggulangi krisis yang berkepanjangan, pemerintah yang dibantu oleh berbagai lembaga donor seperti IMF dan World Bank meluncurkan program Jaring pengaman Sosial (JPS) untuk membantu penduduk yang rentan akibat krisis ekonomi. Ada tiga hal yang ingin dicapai oleh program JPS yaitu: 1) mengembangkan program padat karya untuk meningkatkan daya beli masyarakat, 2) penyediaan barang-barang kebutuhan yang relatif murah terutama beras yang terjangkau oleh masyarakat, dan 3) tetap mempertahankan akses penduduk terhadap pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang kesehatan, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp2,25 triliun untuk Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK). Jumlah itu dialokasikan untuk berbagai kegiatan antara lain: dana pelayanan kesehatan dasar sebesar Rp10.000,- per keluarga miskin pertahun yang dikelola oleh puskesmas, bantuan biaya pelayanan kebidanan dan pemberian makanan tambahan (PMT) kepada dua kelompok sasaran. Namun demikian banyak masalah yang dihadapi di lapangan. Untuk mengetahui masalah ini, Nur Hadi Wiyono dan Romanus Beni dari Warta Demografi menghubungi Hasbulah Thabrani, MPH, Dr. PH Asisten Direktur II Program Pascasarjana UI dan Pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM-UI). Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved