Diskriminasi Terhadap Wanita UU No.25/1997 dan Hukum Pidana  

Oleh:

Wibowo, Antonius Priyadi S.

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI - atma jaya
Dalam koleksi: Respons: Jurnal Etika Sosial vol. 3 no. 1 (Apr. 1998), page 15-18.
Topik: hukum; Hukum Pidana; Diskriminasi Wanita; Hak Politik Perempuan

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: RR11.1 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Di dalam laporan inde penden kepada Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan yang disusun oleh Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (APIK) dan Kelompok Perempuan Untuk Pemantauan Pelaksanaan Konvensi (KP3K), diilustrasikan bahwa diskriminasi terhadap wanita ternyata masih terjadi di banyak bidang kehidupan. Di bidang kehidupan politik dan publik misalnya, meskipun dengan UU nomor 68/ 1956 pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Politik Perempuan, namun kebijakan negara tentang perempuan justru mengukuhkan ideologi gender. Sebagai akibatnya adalah partisipasi politik perempuan menjadi sangat terbatas. Misalnya saja, pada tahun 1992, jumlah perempuan yang duduk di MPR hanyalah 10,8%, sedangkan di DPR hanya 12,6%.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali