Transaksi Saham Palsu Menurut Hukum Perjanjian Indonesia  

Oleh:

Wahjana, Laurentius Boedi

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI - atma jaya
Dalam koleksi: Gloria Juris vol. 2 no. 1 (Jan. 2002), page 25-35.
Topik: The Fraud; Administrative Law; Trading Stock Exchange; Saham Palsu; Tranksaksi Jual Beli Saham; Hukum Perjanjian; Saham
Fulltext: laurentius boedi wahjana.pdf (74.65KB)

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: GG7 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada	Lihat Detail Induk
Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: G19 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada	Lihat Detail Induk

Isi artikel

Transaksi jual beli saham tidak seperti jual beli barang pada umumnya, yang memakai prinsip "ada uang ada barang". Pada jual beli saham para pihak tidak berhadapan langsung. harus lewat perantara pialang saham dan disamping itu harus menunggu beberapa lama (T+1 dan T+4) untuk dapat menerima saham. Keadaan demikian itu merupakan salah satu factor adanya pemalsuan saham, yang kemudian diperdagangkan di bursa. Perdagangan saham palsu di bursa, dapat dilihat dari setidaknya 3 segi, yaitu pendekatan dari Hukum Perdata, Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Pasar Modal itu sendiri. Tulisan ini hanya mendekati transaksi jual beli saham palsu dari Hukum Perdata, khususnya Hukum Perjanjian.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali