Pokok-pokok Pemikiran Kerja Sama Pembinaan Pustakawan dengan Pemerintah Daerah Propinsi  

Oleh:

Hadi, A.C. Sungkana

Jenis: Article from Bulletin/Magazine - ilmiah lokal
Dalam koleksi: Media Pustakawan vol. 11 no. 1 (2004), page 26.
Topik: kerja sama pembinaan pustakawan; pemerintah daerah propinsi

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: MM61.1 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Dengan telah diberlakukannya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang diikuti dengan undang-undang otonomi (khusus) bagi beberapa propinsi, maka pada dasarnya kewenangan dalam membina aparatur pemerintah, termasuk pustakawan, berada pada Pemerintah Daerah. Namun demikian, pada sisi lain, pembinaan aparatur pemerintah yang berstatus sebagai tenaga fungsional / profesional dalam bidang tertentu, juga menjadi tangung jawab instansi teknis. Dalam hal tenaga fungsional pustakawan, instansi teknis pembinanya adalah Perpustakaan Nasional, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perpustakaan Nasional RI. Sementara itu, unit-unit perpustakaan yang ada di daerah, seperti perpustakaan perguruan tinggi negeri yang pada umumnya lebih maju, juga merupakan instansi yang dapat berperan dalam pembinaan pustakawana di daerah. Kerjasama antara institusi perpustakaan daerrah propinsi dengan perpustakaan perguruan tinggi di daerah yang bersangkutan dapat merupakan sinergi yang potensial dalam pembinaan tenaga pustakawan. Oleh karena itu, dalam era otonomi daerah ini upaya pengembangan kerja sama dalam pembinaan pustakawan memang sunggu amat relevan. Kerja sama itu perlu dikembangkan dengan melibatkan seluruh komponen yang ada (outsourcing), agar dapat secara efektif dan optimal mencapai sasaran yang diharapkan. Lembaga-lembaga yang perlu dilibatkan dalam kerja sama pembinaan pustakawan ini adalah Pemerintah Daerah melalui....

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali