Pembangunan Kepustakawanan Indonesia Era Otonomi  

Oleh:

Bondar, Adin

Jenis: Article from Bulletin/Magazine - ilmiah lokal
Dalam koleksi: Media Pustakawan vol. 9 no. 3 (2002), page 13.
Topik: kepustakaan; perpustakaan

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: MM61.1 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Pergeseran sistem pemerintahan negara Republik Indonesia dari sistem desentralisasi menjadi sentralisasi membawa pengaruh signifikan dalam tatanan kehidupan berbangsa. Diberlakukannya Undang-undang No. 12 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah membawa pengaruh besar terhadap pembangunan kepustakawanan Indonesia dimasa mendatang. Selama pelaksanaan Pelita I sampai sekarang kesenjangan pembangunan kepustakaan sangat jauh dirasakan oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan kebutuhan akan informasi. Presentase kumulatif pemerintah hanya mampu mengalokasikan anggaran Rp. 113 (seratus tiga belas) per tahun untuk satu orang dan baru 18% perpustakaan sekolah yang memiliki perpustakaan. Sedangkan untuk pemenuhan sumber-sumber informasi buku hanya 1 : 8 yang artinya untuk satu eksemplar buku diperuntukkan untuk satu orang. Akankah pembangunan Kepustakawanan manghadapi dilema dan bagaimana pola pengembangan perpustakaan secara nasional semenjak diberlakukannya Undang-undang otonomi Daerah, Konsep pengembangan kepustakawanan indonesia harus lebih adaotif melalui pendekatan pola pemberdayaan masyarakat.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali