| Perlindungan terhadap tenaga kerja wanita di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan tenaga kerja wanita. Tenaga kerja wanita harus memperoleh hak-haknya sesuai dengan kodrat kewanitaannya, seperti cuti haid, fasilitas kesehatan untuk cuti hamil, kerja malam, upah minimum dan upah lembur tanpa adanya diskriminasi. Perlindungan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah bagi tenaga kerja wanita sudah dapat mengakomodir penyimpangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Konvensi CEDAW yang telah diratifikasi Indonesia menjadi Undang-undang No.7 Tahun 1984 dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah memaparkan perlindungan terhadap tenaga kerja wanita, walaupun masih terdapat ketidakjelasan di dalam pelaksanaan Undang-undang tersebut. Disinilah peranan dari Dinas Ketenagakerjaan, pengusaha dan tenaga kerja untuk secara bersama-sama duduk dalam satu meja guna membahas pelaksanaan dari perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita. Diharapkan dengan pembahasan ini dapat mengakomodir segala kepentingan dari semua pihak. |