Masalah perbankan di Indonesia yang paling crucial saat ini
adalah masalah kredit macet. Banyak bank – bank umum
bertumbangan karena masalah kredit macet. Salah satu faktor
yang menyebabkan terjadinya kredit macet adalah tidak
dipatuhinya ketentuan pemberian kredit yang telah ditetapkan oleh
Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Audit operasional atas
prosedur pemberian kredit ini ditujukan untuk menilai apakah
pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan. Dilatar belakangi oleh uraian tersebut, maka
penulis tertarik membahasnya dalam skripsi ini dengan
mengkhususkan pada prosedur pemberian kredit untuk BUMN.
Penelitian untuk penulisan skripsi ini dilakukan dengan dua
cara, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.
Bank Mandiri merupakan bank terbesar di Indonesia. Bank
Mandiri adalah bank yang terdiri dari penggabungan empat Bank
Pemerintah, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank
Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia.
Government Relationship Management adalah salah satu
departemen yang ada pada Bank Mandiri yang menangani urusan
pemberian kredit BUMN. Dari hasil pemeriksaan dan analisis yang
dilakukan oleh penulis, maka penulis berpendapat bahwa
Prosedur pemberian kredit BUMN pada Government Relationship
Management Bank Mandiri telah sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan. Semua proses kredit mulai dari pengajuan kredit
sampai dengan kredit tersebut disetujui dilakukan secara cermat
oleh karyawan Government Relationship Management.
Penempatan karyawan yang sesuai dengan pengetahuannya
khususnya dibidang perkreditan dimaksudkan agar setiap kredit
yang diajukan oleh calon nasabah debitur dapat dianalisis dengan
baik oleh karyawan Government Relationship Management Bank
Mandiri. Pendokumentasian dokumen – dokumen yang berkaitan
dengan nasabah debitur telah dilakukan secara sistematis.
Pemeriksaan secara berkala terhadap nasabah debitur selalu
dilakukan oleh karyawan Government Relationship Management
Bank Mandiri, pemeriksaan tersebut terdiri dari pemeriksaan
kegiatan usaha dan pemeriksaan laporan keuangan. |