Sebagai suatu negara yang berkembang di mana setiap pembangunan memerlukan tanah, sedangkan tanah terbatas dan tidak bertambah, maka sudahlah tentu tidak terelakkan lagi suatu sengketa dan rebutan tanah-tanah untuk usaha mereka. Yang membutuhkan tanah bukan saja pemerintah sendiri tetapi juga swasta dan rakyat sendiri. Urbanisasi penduduk sebagai akibat kebutuhan rakyat dan sarana, yang diperlukan semakin meningkat dan saling multiplier bagi sektor lainnya. Sebagai contoh dapat diajukan kota memerlukan lebih banyak jalan raya, perumahan, fasilitas pasar, fasilitas sekolah, perparkiran, rumah untuk sosial dan rumah ibadah yang kesemuanya memerlukan tanah.
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dewasa ini membawa akibat kepada meningkatnya kebutuhan akan lahan/tanah baik untuk industri, perumahan maupun perkantoran, di kota-kota besar dan daerah sekitarnya.
Akan tetapi meningkatnya kebutuhan akan lahan/tanah ternyata juga menimbulkan akibat lain yaitu meningkatnya sengketa atas tanah. Ada beberapa penyebab timbulnya sengketa atas tanah tersebut, antara lain masih rendahnya akan kepahaman masyarakat akan hokum pertanahan, lemahnya koordinasi antar instansi yang terkait di bidang pertanahan dan sebagainya.
Secara umum kurangnya kepastian hukum tentang tanah di Indonesia ternyata berakibat juga menjadikan melemahnya daya saing Indonesia di mata investor asing.
Banyak hal yang dapat menjadi penyebab sengketa tanah kiranya dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pembelian dan pembebasan tanah, sehingga dapat terhindar dari sengketa atau setidaknya jika terjadi sengketa secara hukum posisi pembeli lebih kuat. |