Kemampuan suatu negara ditentukan oleh kinerja penduduknya, termasuk tenaga kerja perempuan yang seharusnya menjadi mitra kerja yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Namun perempuan menjadi kendala pertumbuhan dan pemerataan bahkan stabilitas akibat posisi subordinasi yang tidak mengoptimalkan perempuan sebagai sumber daya. Perempuan melebarkan kesenjangan sosial dan meningkatkan kemiskinan karena upah dan kesejahteraan yang diperoleh pekerja perempuan menempatkan posisinya sebagai kelompok termiskin dari kelompok miskin lainnya. Program-program peningkatan kesejahteraan pekerja ternyata tidak menyentuh terhadap perbaikan nasib pekerja perempuan yang kadang kala program tersebut justru membantu optimalisasi paternalisasi, diskriminasi dan eksploitasi bukan sebagai pemberdayaan perempuan yang dipandang sebagai sumberdaya insani.
Secara umum peraturan Ketenagakerjaan relatif sudah memberikan perlindungan dan kesetaraan atas hak-hak dan kewajiban pekerja baik laki-laki maupun perempuan, namun dalam kenyataan (de facto) atau pada tingkat implementasi masih sering terjadi ketimpangan dan penyimpangan. |