Implikasi Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos  

Oleh:

Wahyuningsih, Sri

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Jurnal Penelitian Pos dan Informatika vol. 5 no. 1 (Sep. 2015), page 37 - 48.
Topik: Undang-undang nomor 38 tahun 2009 tentang Pos; Kebijakan pos; Izin Penyelenggaraan Pos
Fulltext: 86-311-1-PB_Ros.pdf (713.81KB)

Isi artikel

Industri pos sebagai sarana komunikasi dan informasi yang mendukung distribusi diatur dalam UU 38 tahun 2009 tentang Pos Ketentuan Izin Penyelenggaraan Pos selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No.15 tahun 2013, dan Peraturan Menteri Kominfo no.32/2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos. yaitu Izin Penyelenggaraan Pos Nasional, Izin Penyelenggaraan Pos Provinsi dan Izin Penyelenggaraan Pos Kabupaten/Kota. Kajian membahas implikasi persyaratan izin penyelenggaraan pos dari aspek bisnis dan operasional.Hasil kajian literatur dan data sekunder dengan analisis menggunakan konsep Mattew B.Miles dan A.Michael Huberman,didapatkan kejelasan implikasi terhadap bisnis, penyelenggara pos memiliki peluang menentukan wilayah potensial sedangkan implikasi terhadap aspek operasional penyelenggara pos wajib melakukan kegiatan jaringanya sesuai jenis izin yang diajukan. Penyelenggara pos dapat melakukan interkoneksi untuk pengembangan bisnis dan operasionalnya, sehingga pola bisnis dapat direncanakan lebih efektif dan efisien.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali