| Kinerja (performance) dalam organisasi/instansi dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu : kinerja organisasi/instansi, kinerja proses dan kinerja pekerja/pegawai. Ketiga jenis kinerja ini tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kinerja organisasi/instansi tergantung pada baik dan buruknya kinerja pekerja/pegawai yang menggerakkan proses tersebut dan kinerja proses tergantung pada sistem yang dianut serta komitmen dan kemampuan pekerja/pegawai yang mengelolanya. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menghadapi tantangan era globalisasi harus lebih berdaya guna dan berhasil guna melalui upaya peningkatan profesionalisme. Namun demikian dalam salah satu kenyataan terdapat kelemahan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja PNS. Dengan kondisi seperti tersebut maka hasil evaluasi kinerja yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk mendapatkan informasi sebagai bahan pengambilan keputusan serta sebagai bahan pertimbangan untuk pembinaan dan pengembangan PNS menjadi kurang berfungsi. Pada sisi lain pelaksanaan evaluasi kinerja untuk instansi/unit kerja yang meliputi evaluasi kinerja program, kegiatan, dan kebijaksanaan dengan indikator, input, process, out puts, outcomes, benefits dan impacts, telah diatur secara baik dalam sistem laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditetapkan dalam Inpres No. 7 Tahun 1999. Berkaitan dengan permasalahan yang telah disampaikan, maka dalam upaya mewujudkan pelaksanaan evaluasi kinerja PNS yang jujur, adil dan obyektif, penulis bermaksud ingin menyumbangkan konsep penelitian melalui penyusunan tesis ini. Tesis ini berjkudul ; " Desain Format Evaluasi Kinerja Dalam Rangka Penyempurnaan Format Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Departemen Tenaga Kerja ", suatu studi kasus dengan mengambil sampel pada Direktorat Jenderal Pembnaan Penempatan Tenaga Kerja Depnaker. Kerangka pikir penulisan dalam menyusun desain format evaluasi kinerja Pegawai adalah dengan mengkombinasikan antara format sistem penilaian DP3 (PP No. 10 Tahun 1979) dengan format evaluasi kinerja sistem AKIP (Inpres No. 7 Th. 1999). Adapun metoda yang digunakan adalah gabungan metoda skala peringkat (Graphic Rating Scale) dengan metoda penjangkaran dengan skala peringkat (Behaviourally Anchored Rating Scale/BARS). Sebelum desain format evaluasi ini digunakan, disarankan untuk diuji cobakan terlebih dahulu dengan menggunakan sampel pejabat penilai eselon III dan IV, dilingkungan Ditjen Binapenta, Depnaker. Untuk menghasilkan format evaluasi kinerja PNS yang jujur, adil dan obyektif, penulis dapat menyampaikan beberapa saran dan rekomendasi kepada Departemen Tenaga Kerja untuk masa yang akan datang Diharapkan hasil desain format evaluasi kinerja PNS ini selanjutnya dapat menjadi pedoman yang lebih obyektif dan dapat dijadikan sebagai dasar penyempurnaan secara berkesinambungan pada masa yang akan datang. |