Kedudukan Agama dan Negara: Perspektif Pemikir Muslim Abad Pertengahan Ibn Taymiyyah  

Oleh:

Aly, Sirojudin

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Jurnal Ilmu Ushuluddin vol. 2 no. 3 (Jan. 2015), page 255-276.
Topik: Integrasi; Absolut; Variatif; Distorsi
Fulltext: 2803-6420-1-SM.pdf (457.21KB)

Isi artikel

Artikel ini mencoba mengungkap kembali khazanah pemikiran politik—terkait relasi agama dan negara— seorang pemikir Muslim Abad Pertengahan, Ibn Taymiyyah. Eksperimen pemerintahan dalam Islam secara de fakto sudah dimulai sejak Nabi Mu?ammad memimpin masyarakat Madinah. Kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh para Khulafa’ al-Rasyidin setelah Nabi wafat. Sistem khilafah secara subtansial kemudian berubah menjadi monarkhi semenjak era Dinasti Umayyah. Hal ini ditandai dengan pergantian khalifah (khalifah, kepala negara) melalui pengangkatan langsung oleh khalifah yang sedang berkuasa kepada calon penggantinya dengan penobatannya sebagai putra mahkota. Pola pergantian kepemimpinan seperti ini tentu saja berbeda Dari era Khulafa’ al-Rasyidin, di mana pemlihan seorang khalifah dipilih melalui pemilihan yang melibatkan elemen masyarakat, atau dipilih oleh para elit dan tokoh sahabat Nabi. Di era modern dan kontemporer model pemerintahan di dunia Islam bervariasi. Agama dan politik dalam perspektif pemahaman para pemikir Muslim Abad Klasik dan Pertengahan adalah terintegrasi. Di Abad modern dan kontemporer muncul pemikiran untuk memisahkan agama dari urusan-urusan politik.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali